Pro Kontra Penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite

JAKARTA – Fraksi PKS secara tegas menolak wacana Direktur Pertamina, Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite.

Menurutnya, data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tidak valid dan mengada-ada.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto,menyebut penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat. Terutama selama pandemi COVID -19.

“Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat. Baik secara kesehatan maupun ekonomi seperti sekarang ini,” ujar Mulyanto di Jakarta, Rabu (2/9).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, (31/8) Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite. Nicke menilai saat ini terjadi penurunan permintaan Premium. Sebaliknya, ada peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020.

“Yang saya amati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi bukanlah permintaan yang turun. Tetapi supply yang dibatasi. Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu,” imbuh Mulyanto.

Dia mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.

Mulyanto menegaskan ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Bukan sekadar latah dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju.

“Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih. Karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup. Tetapi juga pada mesin kendaraan. Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah,” paparnya.

Diketahui, pemerintah berencana mengurangi jumlah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) tidak ramah lingkungan. Hal ini untuk menekan angka emisi gas buang kendaraan bermotor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pengurangan penggunaan BBM tidak ramah lingkungan akan dilakukan secara bertahap.  Salah satu programnya adalah mengganti premium dengan Pertalite.

“Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari premium ke pertalite. Hanya ada sedikit negara yang masih menggunakan BBM setingkat premium,” ujar Arifin.

Bali menjadi salah satu wilayah yang telah dilaksanakan program peralihan, dengan cara memangkas harga Pertalite menjadi Rp 6.450 per liter, atau setara dengan Premium. “Ke depan nantinya, Jawa, Madura dan Bali bisa diimplementasikan,” tandas Arifin. (khf/fin/rh)

https://www.youtube.com/watch?v=3RrTW2smdn8

Sumber: