Jumhur Masih Ngambang Ikut Konvensi PD

MAJALENGKA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat yang kabarnya berencana mendaftar di konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat (PD), mengaku masih mempertimbangkan untuk rencana tersebut. Pasalnya, Jumhur menyebutkan, jika dorongan untuk ikut konvensi capres PD ini datang dari sejumlah organisasi dan aktivis buruh. \"Ada aktivis buruh yang meminta saya untuk ikut konvensi. Mereka menganggap ingin mendorong sosok representatif yang bisa mewakili anak muda dan kalangan aktivis. Saya sendiri juga kan pernah aktif di serikat buruh,\" terang Jumhur saat Safari Ramadhan BNP2TKI di Pendopo Pemkab Majalengka, kemarin (16/7). Namun, hingga sekarang dia mengaku masih mempertimbangkan dorongan itu serta belum bisa mengambil keputusan apakah akan ikut konvensi PD atau tidak. “Itu kan baru permintaan dari bawah, Saya sendiri belum menyatakan akan ikut atau enggak. Tapi saya sangat menghargai dan akan mempertimbangkan itu, tentunya kalau prosesi di PD juga memungkinkan,” katanya. Malahan, Jumhur sendiri mengaku, belum mengetahui secara pasti terkait proses dan mekanisme dalam konvensi di tubuh PD tersebut. Sehingga, dia mengaku, belum sempat mengambil langkah apapun, termasuk pengondisian DPW PD di tiap provinsi untuk mendukungnya. “Mungkin saja di Partai Demokrat, orang seperti saya tidak masuk kriteria. Prosesinya seperti apa, saya juga belum tahu, masih gelap,” sebutnya. Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Majalengka Carsa Suhenda mengaku, siap mendukung siapapun capres PD yang namanya muncul pada proses konvensi mendatang, karena ini merupakan sebuah amanat mekanisme partai yang mesti dijalankan oleh setiap kadernya. \"Siapapun nanti namanya yang muncul di konvensi, kita sih di daerah selalu siap untuk mendukung dan memenangkannya,\" ujarnya. Dia menambahkan, untuk mekanisme konvensi capres, akan sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada DPP PD. Hanya saja, jika nanti nama yang muncul adalah kader eksternal partai, tentunya capres yang bersangkutan terlebih dulu harus di \"naturalisasi\" sebagai kader Demokrat terlebih dahulu, agar bisa tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan partai. (azs)

Sumber: