Hanya Tinggal 7,3 Persen Penduduk Kuningan Belum Menjadi Peserta JKN-KIS

RADAR CIREBON, KUNINGAN  – Program Universal Health Coverage (UHC) penduduk Kabupaten Kuningan yang sudah menjadi peserta program JKN-KIS mencapai 92,7 persen.

Sehingga, penduduk Kabupaten Kuningan yang belum menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) tersisa hanya 7,3  persen.

BACA JUGA:Prabowo Subianto dan SBY Bertemu di Pacitan Secara Tertutup

Sebagaimana dijelaskan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Ni Ketut Sri Budiani, distribusi peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi.

Di antaranya penerima bantuan iuran melalui pendanaan APBN (PBI APBN) 58,8 persen, dan pekerja penerima upah (PPU-Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri) 18,2 persen.

Kemudian juga pekerja bukan penerima upah (PBPU/Pekerja Informal), penerima bantuan iuran melalui pendanaan APBD/Jamkesda (PBI APBD) 3,9  pe4rsen dan bukan pekerja yang mencakup investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan dan pensiunan sebanyak 1,6 persib.

BACA JUGA:Ditengah Ketidakpastian, IMF Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Universal Health Coverage merupakan cakupan kepesertaan Program JKN-KIS, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk menggunakannya.”

“Yaitu minimal 95 persen penduduk sudah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta Program JKN-KIS,” ungkap Ni Ketut Sri Budiani SKM MH AAK, saat kegiatan forum komunikasi para pemangku kepentingan umum BPJS Kesehatan di Grand Cordella, Rabu 17 Mei 2023.

Ni Ketut juga menjelaskan manfaat UHC bagi pemerintah adalah dapat mewujudkan visi misi sebagai program prioritas pemerintah.

BACA JUGA:Suhaeli Muchyar Dilaporkan ke Polisi, Begini Duduk Perkaranya Suhaeli Muchyar ke polisi.

Seperti menurunkan kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Bagi masyarakat sendiri dipastikan mendapat penjaminan pelayanan kesehatan, menurunkan pembiayaan rumah tangga, serta meningkatkan angka produktivitas masyarakat, dan masyarakat akan semakin sejahtera.

“Sementara bagi fasilitas kesehatan, yakni mendapatkan kepastian penjaminan layanan bagi seluruh masyarakat, dan mengembangkan faskes semakin maju dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar memberikan apresiasi kepada beberapa SKPD.

BACA JUGA:Rombongan Bhiksu dari Thailand Mampir ke Keraton Kasepuhan Cirebon, Ini yang Dilakukan

Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Disdukcapil. Juga dukungan yang diberikan oleh dari DPRD Kabupaten Kuningan dalam program JKN KIS sehingga bisa menyentuh langsung masyarakat.

“Kami juga berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kuningan yang sudah menggunakan layanan BPJS Kesehatan, karena dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini tak lepas dari visi misi Kabupaten Kuningan yang dicanangkan oleh Pak Bupati, yaitu Kuningan Maju yang didalamnya ada misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” jelas Sekda Dian.

BACA JUGA:PKB Akan Bertemu PDI Perjuangan, Gus Muhaimin: Nunggu Waktu Bu Mega

Berdasarkan informasi dari pihak BPJS Kesehatan bahwa akan ada pencanangan launching UHC di akhir Mei 2023. Untuk program UHC desa lokasi pencanangan juga sudah ditetapkan yakni di Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.

Dengan program UHC desa ini diharapkan akan mendorong tercapainya UHC Kabupaten Kuningan dan dengan kolaborasi semua pihak tentunya sangat memungkinkan untuk dapat mencapai UHC di bulan September 2023. (ale)

Sumber: