Pelaku Pariwisata Ciayumajakuning Dorong Gubernur Tinjau Ulang Larangan Study Tour

RADARCIREBON.COM - Adanya larangan study tour dari Gubernur Jawa Barat dirasa menjadi peraturan yang kurang bijaksana. Hal tersebut diutarakan sejumlah pelaku pariwisata di Ciayumajakuning.

Pihaknya mendorong pemerintah mengkaji ulang regulasi yang diterapkan dalam study tour dibanding dengan melarangnya terselenggara program tersebut.

Koordinator Forlista Ciayuamajakuning sekaligus Ketua IPI Ciayumajakuning, Ariyanto menuturkan larangan study tour ini terjadi karena regulasi yang tidak sesuai.

Dimana study tour dinilai lebih memberatkan orangtua siswa, karena diketahui beberapa sekolah mewajibkan para siswa ikut serta dan bagi siswa yang tidak ikut serta tetap diwajibkan membayar setengah biaya perjalanan.

BACA JUGA:Duduk Perkara Debat Panas Donald Trump - Volodymyr Zelensky, Sebut Tak Tahu Terima Kasih

BACA JUGA:Bukannya Sahur, Remaja di Kaliwedi dan Depok Berniat Tawuran, Ditangkap Tim Patroli Polresta Cirebon

Belum lagi kejadian kecelakaan yang terjadi pada salah satu sekolah beberapa waktu lalu.

"Perlu dicermati beberapa permasalahan ini muncul saat sekolah tidak menerapkan regulasi yang sesuai untuk study tour, seperti pada kecelakaan bus, perjalanan menggunakan bus yang tak laik jalan," terangnya.

Dengan berdirinya asosiasi biro perjalanan, sejumlah biro perjalanan yang bergabung telah melewati regulasi yang diterapkan pemerintah.

Salah satu di dalamnya menggunakan armada laik jalan yang umurnya tidak lebih dari 15 tahun. Bahkan biro perjalanan di Ciayumajakuning saat ini menggunakan armada yang umurnya tidak lebih dari 8 tahun.

BACA JUGA:Bisa Urai Kemacetan, Penerapan FWA Diharapkan Dilakukan H-7 Lebaran 2025

BACA JUGA:Anggota DPRD Sidak Proyek Mie Gacoan Kuningan, Tanya-tanya Soal Izin, Ada Apa?

Pihaknya juga mendorong sekolah untuk membuat rapat bersama orangtua murid dalam menentukan destinasi dan memaparkan jumlah biaya.

"Rapat terbuka para orangtua mengetahui detail biaya, kami juga terkadang memberikan free pada sejumlah anak yang tidak mampu secara finansial namun berprestasi dan mendorong sekolah untuk tidak mewajibkan ikut," jabarnya.

Sumber: