Walikota Cirebon Siap Berkolaborasi dalam Munas APEKSI VII di Surabaya

SURABAYA, RADARCIREBON.COM - Walikota Cirebon, Effendi Edo didampingi Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Mulyadi, Ketua TP PKK Kota Cirebon Noviyanti Edo dan jajaran kepala perangkat daerah mengikuti rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di SURABAYA, 6-10 Mei 2025. 

Kegiatan Munas APEKSI VII dihadiri oleh 98 Wali Kota dari berbagai penjuru Indonesia. 

Munas ke-VII APEKSI ini menjadi momen strategis dalam mempererat kerja sama antar kota guna merespons tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, saat membuka kegiatan Munas APEKSI VII yang digelar di Exhibition Hall Grand City, Surabaya.

BACA JUGA:Tidak Hanya Pelajar, Pemuda Jabar Yang Bikin Resah Bakal Didisplinkan Lewat Pendidikan Bela Negara

BACA JUGA:Selamatan Giling Tebu PG Sindanglaut, Upaya Melestarikan Warisan Leluhur Agar Hasil Panen Melimpah

“Para kepala daerah perlu menjalin hubungan yang selaras demi menjaga stabilitas serta menyelesaikan berbagai persoalan melalui pendekatan yang bersifat kekeluargaan."

"Oleh karena itu, sinergi antara pemimpin daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi hal yang sangat penting,” ujar Bima Arya.

Ia juga menegaskan bahwa Munas APEKSI ini merupakan ajang penting bagi para wali kota untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah.

“Forum ini juga menjadi sarana untuk memperluas cakupan inovasi serta memperkuat komitmen dalam membangun kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

BACA JUGA:Police Goes To School Sasar Santri, Kapolresta Cirebon: Manfaatkan Teknologi untuk Belajar dan Berdakwah

BACA JUGA:Selamatan Giling Tebu 2025, PG Sindanglaut Targetkan Produksi Gula 120 Ton Per Tahun

Sebagai mantan Ketua Umum APEKSI, Bima Arya turut menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. 

Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal pengurangan biaya, tetapi merupakan langkah investasi jangka panjang untuk membentuk tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat. 

Sumber: reportase