Paguyuban Pelangi Audiensi dengan Walikota Cirebon, Sepakat Tarif PBB Tidak Naik Signifikan

RADARCIREBON.COM - Paguyuban Pelangi Kota Cirebon yang memperjuangkan mengenai penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melaksanakan audiensi dengan Walikota Cirebon, Effendi Edo.

Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa walikota akan meninjau ulang kenaikan tarif PBB yang diberlakukan sejak tahun 2024.

Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati Latu Meten mengatakan, telah dicapai kesepakatan dengan walikota mengenai pemberlakukan tarif PBB, diskon maupun stimulus.

"Sejak awal kami menginginkan agar Kota Cirebon tetap aman dan nyaman," kata Hetta di Rumah Dinas Walikota, Jumat, 22, Agustus 2025.

BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diseminasi di Cirebon, Bahas Manfaat Jamsostek Bagi Tenaga Pendidik Keagamaan

Mennurut dia, dasil dari pertemuan yang menjadi kesimpulan: Pertama, PBB akan dikaji ulang terhitung sejak 2023. Kenaikan PBB tetap ada tetapi tidak signifikan yakni hanya 10-20 persen.

Kedua, rencana aksi demo tidak dilaksanakan. Ketiga, diberlakukan diskon PBB tahun 2024 dan 2025 sampai dengan akhir tahun 2025.

"Warga dapat mengajukan keberatan tanpa harus melampirkan SKTM. Walikota juga membuka ruang selebar-lebarnya terkait dengan pengurangan nilai pajak," katanya.

Di tempat yang sama, Walikota Cirebon, Effendi Edo memastikan akan meninjau ulang tarif PBB yang diberlakukan 2024, karena memberatkan masyarakat.

BACA JUGA:Beri Penyuluhan Kesehatan Mental, RS Pertamina Sambangi Pengadilan Agama Kota Cirebon

"Saya memastikan meninjau ulang kembali. Kita combine dengan 2023 sampai dengan 2026. Dipastikan kenaikannya tidak signifikan," tuturnya.

Terkait kenaikan tarif PBB yang diberlakukan di tahun 2026, dirinya memastikan tidak memberatkan masyarakat.

"Besarannya kita kaji. Yang jelas tidak ada kenaikan sebesar sekarang," katanya.

Mengenai pemberlakukan stimulus dan diskon, diberlakukan untuk tahun 2024 dan 2025.

Sumber: