Apel Operasi Lilin Lodaya 2025, 146 Ribu Personel Gabungan Disiagakan di Kota Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kota Cirebon bersama seluruh unsur Forkopimda memperketat kolaborasi lintas sektoral guna menjamin keamanan masyarakat selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

Langkah nyata ini diawali dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Lapangan Mako Polres Cirebon Kota, Jumat 19 Desember 2025 kemarin. 

Fokus utama pemantauan mencakup pengendalian mobilitas di jalur arteri, sterilisasi tempat ibadah, hingga antisipasi dampak cuaca ekstrem di wilayah perkotaan.

BACA JUGA:Polri Lakukan Rotasi Akhir Tahun, Kombes Pol Sumarni Jadi Kapolres Metro Bekasi

BACA JUGA:Detik-Detik Banjir Bandang Terjang Guci, Pipa Air Panas Pancuran 13 Hanyut Dibawa Arus!

BACA JUGA:Baru Terjual 15 Persen! Tiket KA Cirebon–Gambir Bisa Habis Kapan Saja, Buruan Pesan!

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. 

Ia menekankan bahwa mobilitas masyarakat pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan signifikan. 

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat secara nasional diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, naik sekitar 7,97 persen dibandingkan tahun lalu.

“Situasi ini tentunya menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi. Pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari aspek pengamanan, pelayanan, hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Wakil Walikota saat membacakan amanat Kapolri.

Operasi Lilin Lodaya 2025 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. 

Secara nasional, operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya yang disiagakan di ribuan pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu.

Terkait kelancaran lalu lintas, Wakil Walikota mengingatkan pentingnya implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas. 

Ia menegaskan bahwa pengaturan pada titik-titik rawan kepadatan harus dilakukan secara tepat dengan memanfaatkan teknologi pemantauan lalu lintas yang tersedia.

Sumber: reportase