Pemerintah Siapkan Strategi untuk Turunkan Harga Beras di Pasaran

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah punya dua strategi utama, yaitu operasi pasar besar-besaran dan pengawasan harga eceran tertinggi (HET).

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perdagangan (Mendag), Kapolri, dan Direktur Utama (Dirum) Perum Bulog di kantor Kementerian Pertanian, Senin 20 Oktober 2025.

“Kita akan operasi pasar dengan dua cara. Pertama, operasi pasar besar-besaran. Kedua, menjaga HET agar pedagang menjual beras di bawah harga yang ditetapkan,” ucapnya.

BACA JUGA:Harga Beras di Majalengka Tembus Rp15 Ribu per Kilogram, Petani Terpukul Cuaca Ekstrem

BACA JUGA:Panen Raya Bikin Harga Beras di Pasaran Turun , Tapi Masih di Atas HET

BACA JUGA:Harga Beras di Kabupaten Cirebon Berangsur Turun, Disusul Komoditas Lainnya

Pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap pedagang yang tetap menjual beras di atas HET akan ditindak tegas.

Pemerintah akan mencabut izin usaha mereka melalui pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Mabes Polri.

“Jika sudah diperingatkan tetapi tidak diindahkan, izin dagangnya akan dicabut. Langkah ini dikawal langsung oleh Dirkrimsus di seluruh Indonesia atas perintah Kapolri,” tambahnya.

Amran juga menyebutkan, berdasarkan laporan terbaru, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 59 wilayah yang masih mengalami kenaikan harga beras.

BACA JUGA:Sidak Lagi, Pemkab Gencar Operasi Pasar, Harga Beras Turun

BACA JUGA:Harga Beras Mahal Diduga karena Jor-joran Gelontorkan Bansos

Angka ini menurun signifikan dibanding laporan sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 kabupaten/kota.

“Bahkan tadi kapolri juga menyampaikan, kini tinggal 20 kabupaten yang mengalami kenaikan harga, teapi kita tidak boleh puas,” kata Amran.

Ia menegaskan, operasi pasar akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas harga sesuai HET, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Stok beras kita aman, lebih dari 1 juta ton untuk kebutuhan SPHP operasi pasar. Ke depan, kita juga akan memperluas cetak sawah di Papua sebagai solusi permanen,” tegasnya.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Perum Bulog atas penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terbukti efektif menekan harga beras.

Hingga 13 Oktober 2025, penyaluran beras SPHP telah mencapai 492.000 ton ke seluruh wilayah Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua Oktober 2025 mencatat penurunan harga beras di 190 kota/kabupaten di Indonesia. (*)

Sumber: reportase