Sikapi Pemangkasan TKD, Inilah yang Akan Dilakukan KDM Terhadap Jam Kerja Pegawai

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan mengatur waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. 

Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemprov Jabar.

Menurut Dedi Mulyadi pengaturan waktu kerja pegawai akan mengurangi beban pengeluaran Pemprov Jabar.

“Pegawai akan kita atur (waktu kerja) karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya,” katanya usai menghadiri "Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian" di Makara Art Center ( MAC ) Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Selasa 21 Oktober 2025.

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Bantah Jika Pemprov Jabar Endapkan APBD Kedalam Deposito

BACA JUGA:Lewat Filosofi Spirit Bumi Siliwangi, KDM Ajak UPI Bangung Peradaban Masa Depan

BACA JUGA:KDM Resmikan Fasilitas Pengolahan Limbah Plastik

Pemprov Jabar juga merespons pemangkasan TKD dengan mengubah kultur birokrasi. Contohnya, mengurangi perjalanan dinas dan belanja rutin pemerintah.

"Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen, termasuk listrik dan air,” ucap gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Meski demikian, KDM memastikan pemangkasan TKD tidak akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. Meskipun anggaran berkurang, kinerja pegawai akan tetap baik.

Pemangkasan TKD juga tidak akan mempengaruhi pembangunan. Anggaran untuk pembangunan justru dinaikkan 50 persen. Pemprov Jabar akan menghadirkan fasilitas umum baru. 

BACA JUGA:Lantik Pj Sekda, Walikota Edo: Isi Kekosongan Jabatan Sambil Menunggu Proses di BKN

BACA JUGA:Polri Peduli ke Masyarakat, Polres Cirebon Kota Gelar Bakti Sosial

Ia mengakui bahwa sebagai gubernur harus menerima keputusan pemerintah pusat.

Sumber: reportase