Noupel Temukan Beberapa Masalah PBI di Lapangan

CIREBON, RADARCIREBON.COM  - Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Cirebon cukup banyak. Bahkan, untuk Kota Cirebon sudah termasuk Universal Health Coverage (UHC).

Namun ternyata dilapangan, banyak kendala. Yakni justru terjadi overload. Lantaran banyak pendatang dan langsung masuk dan menjadi peserta PBI. Sehingga, otomatis langsung dicover oleh pemerintah kota Cirebon.

Hal itu, ditemukan oleh Muhamad Noupel, Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Nasdem, waktu melakukan reses di RW 03, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, pada Kamis (13/11/2025).

Kata M Noupel, selama ini ternyata ada beberapa kendala di lapangan. Pertama adalah ada overload karena banyaknya warga Kota Cirebon yang pindah ke KTP menjadi Kota Cirebon.

BACA JUGA:Gelar Reses, Anggota DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto Serap Aspirasi Warga Harjamukti

"Sehingga ketika sudah berpindah kan otomatis di cover sama kita. Jadi itu harus ditata ulang," terang Noupel kepada Radar Cirebon.

Masalah keduanya adalah program efisiensi anggaran dari pusat sampai daerah. Sehingga, peserta BPJS Kesehatan yang PBI yang sebelumnya di cover oleh provinsi, BPJS tidak bisa digunakan sehingga ada kendala juga.

Pemkot pun berusaha menangani, dengan meng covernya. Sayangnya, keuangan Pemkot terdampak efisiensi. Sehingga, kepersetaan peserta BPJS Kesehatan yang PBI harus ditata ulang.

"Tadinya kan kita sudah meng-cover 100% karena semua warga kota yang di luar tadi itu kan kita sudah cover. Tiba-tiba ada efesiensi dan banyaknya pendatang ini harus kita tata ulang  ya," ungkapnya.

BACA JUGA:Soal Penundaan Identitas Baru Stasiun Cirebon, M Noupel: Jangan Hilangkan Kata Kejaksan-nya

Katanya, meskipun ada pajak tambahan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipindahkan dari Provinsi ke Kota Cirebon. Namun, dibarengi dengan Transfer ke Daerah (TKD) dikurangi. Sehingga, tetap saja untuk membayar PBI ini, Pemkot mengalami kesulitan.

"Dengan adanya PKB, tetapi TKD dari pusat dikurangi dan dari provinsi dikurangi. Sehingga ya sama saja. Malah kondisinya kalau jujur, ini lebih parah ya," tandasnya. (cep)

Sumber: