KONI Kota Cirebon Salurkan Dana Rp1 Miliar Dukung 40 Cabor di BK Porprov

RADARCIREBON.COM – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cirebon menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1 miliar kepada 40 cabang olahraga (cabor) yang berpartisipasi dalam Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. 

Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas persiapan atlet serta memperkuat peluang Kota Cirebon kembali menembus 10 besar klasemen Porprov.

Ketua KONI Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, menjelaskan bahwa alokasi anggaran dibagi secara proporsional berdasarkan kebutuhan setiap cabor, termasuk potensi raihan medali. 

Cabor-cabor unggulan yang dinilai memiliki peluang besar mendulang emas mendapatkan porsi perhatian lebih.

BACA JUGA:77 Pengembang di Kota Cirebon Menghilang, HSG: DPRD Tak Ingin Masyarakat Dirugikan

BACA JUGA:Auto Pangling, Modifikator Ini Bawa Nuansa Nostalgia Balap Legendaris di Modifikasi NMAX 'TURBO'

Menurut Handarujati, dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan dasar atlet dan ofisial selama pelaksanaan BK Porprov, mulai dari honorarium, transportasi, hingga akomodasi. 

Meskipun belum sepenuhnya menutup seluruh kebutuhan teknis, bantuan ini diharapkan dapat memperlancar persiapan menuju Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November tahun depan.

Sejumlah cabor menjadi tumpuan Kota Cirebon pada Porprov mendatang, seperti gateball, bola basket, muaythai, gulat, taekwondo, serta panjat tebing. 

Cabor-cabor tersebut dinilai memiliki peluang kuat dalam perolehan medali emas, sehingga pembinaan dan pendanaannya akan terus dioptimalkan.

BACA JUGA:Remaja 14 Tahun Hanyut Terseret Arus Sungai Cisanggarung Kuningan

BACA JUGA:Sukseskan Ketahanan Pangan Nasional, Babinsa Kalijaga Dampingi Poktan Sidemung

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, KONI Kota Cirebon juga menggelar bimbingan teknis (bimtek) pelaporan dengan menghadirkan Inspektorat dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). 

Seluruh pengurus cabor mengikuti kegiatan ini untuk memastikan administrasi, laporan kegiatan, serta pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel.

Sumber: