Publik Desak Status Darurat Nasional, Ini Jawaban Tegas Presiden Prabowo Soal Banjir Sumatera

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara atas desakan publik yang meminta penetapan status darurat bencana nasional untuk tragedi banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) masih terkendali.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali," katanya, Senin 15 Desember 2025.

BACA JUGA:Kabar Baik! Ribuan Pekerja Rentan di Kabupaten Cirebon Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

BACA JUGA:Modus Penipuan Voucher Hotel Murah di Cirebon Terbongkar, Puluhan Ibu-Ibu Jadi Korban

BACA JUGA:AHY ke Cirebon: Bakal Kasih Pembekalan ke Ratusan Kader Partai Demokrat se-Jabar

Menurutnya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah konkret dan terukur sejak awal bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah tersebut, tanpa harus menetapkan status bencana nasional.

Menurutnya, pemerintah telah bekerja keras, termasuk dalam menyalurkan logistik, menyediakan truk air minum, toilet portable, air bersih, memperbaiki sejumlah infrastruktur secara bertahap, memulihkan jaringan telekomunikasi dan listrik, serta menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap untuk masyarakat terdampak.

Dalam rangka memastikan pemulihan pascabencana berjalan terstruktur, Presiden Prabowo juga mengungkapkan pemerintah tengah merencanakan pembentukan satuan khusus, baik dalam bentuk badan maupun satuan tugas (satgas), yang akan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Kemudian, perihal pembiayaan penanganan bencana, Presiden Prabowo menegaskan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan dan berada dalam kondisi aman.

Ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.

BACA JUGA:CIS Basketball Championship 2026 Digelar Januari, Ajang Pembinaan Atlet Basket se-Cirebon Raya

BACA JUGA:Kreasi Donat Bermotif Batik Warnai Hari Ibu

“Melalui efisiensi, pemerintah mampu menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi, sehingga negara memiliki ruang fiskal yang kuat untuk merespons situasi darurat,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo telah menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur di daerah terdampak, serta Rp 4 miliar kepada masing-masing bupati dan wali kota pada 52 kabupaten/kota di wilayah terdampak. Dana tersebut dikirim di luar anggaran pemulihan dan telah diterima dalam waktu singkat.

"Ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua semua kabupaten," tutur Prabowo.

Prabowo menekankan pemerintah pusat akan terus mengawal penanganan dan pemulihan bencana di Sumatera dan Aceh secara menyeluruh. (*)

Sumber: reportase