Dana Desa 2026 Dipotong Pusat untuk Agunan, FKKC Menjerit

RADARCIREBON.COM – Pemotongan Dana Desa (DD) pada tahun 2026 diprediksi akan berimbas besar pada pembangunan fisik di desa-desa di Kabupaten Cirebon. 

Rata-rata, setiap desa akan kehilangan anggaran sekitar Rp700 juta, dan pemotongan ini diperkirakan berlangsung selama enam tahun ke depan.

Muali, Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), menyebutkan bahwa pemotongan DD tersebut merupakan bagian dari agunan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, hal ini sangat berdampak pada kemampuan desa untuk melanjutkan proyek pembangunan fisik.

BACA JUGA:Danrem 063 SGJ Gerak Cepat! TNI, BMKG, dan BPBD Satukan Langkah Hadapi Cuaca Ekstrem

"Pemotongan sekitar Rp700 juta ini jelas akan mengganggu pembangunan fisik desa. Sebelumnya, kami bisa mengalokasikan dana hingga Rp600 juta untuk pembangunan fisik. Sekarang, anggaran yang tersisa maksimal hanya Rp100 juta," kata Muali pada Kamis (8/1/2026).

Selama ini, Dana Desa memang menjadi andalan utama bagi pembangunan infrastruktur di desa-desa. Jika pemotongan berlangsung dalam waktu lama, banyak program pembangunan yang terancam tertunda atau bahkan dibatalkan.

Muali juga mengungkapkan, para kepala desa di Kabupaten Cirebon merasa terbatas dalam bertindak. Sebab, mereka merasa tak ada reaksi dari pemerintah pusat terkait masalah ini. 

"Kami para kepala desa hanya bisa menunggu tindakan dari desa-desa lain yang mungkin lebih berani bersuara," tambah Muali.

BACA JUGA:Rival Abadi Bertemu, Suporter Cirebon Pilih Damai: Nobar Persib vs Persija Dipisah Plus Tanpa Konvoi

BACA JUGA:Viral Pemandu Ziarah Sebut Puser Bumi Tembus ke Makkah, Juru Kunci Makam Sunan Gunung Jati Buka Suara

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan pemotongan DD. Kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Pemkab Cirebon tidak bisa berbuat banyak karena pemotongan Dana Desa adalah kebijakan pusat. Namun, kami tetap berkomitmen untuk menjaga Alokasi Dana Desa (ADD) agar tidak ada pengurangan meski anggaran dari pusat berkurang," jelas Hendra.

Pernyataan ini menunjukkan upaya Pemkab Cirebon untuk tetap mendukung pembangunan dan pemerintahan desa meski ada keterbatasan dana. Namun, tantangan besar tetap dihadapi desa-desa dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan.

Sumber: