Pinjaman Rp74 Miliar untuk Infrastruktur Kuningan, Didit Pamungkas: Sudah Dikaji Matang!

RADARCIREBON.COM – Polemik anggaran daerah kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar soal pinjaman daerah jangka menengah senilai Rp74 miliar. 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, H Didit Pamungkas, menegaskan seluruh kebijakan anggaran tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pembahasan dan persetujuan bersama DPRD.

Didit, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kuningan, menekankan bahwa peran legislatif dalam fungsi budgeting sangat penting untuk memastikan setiap keputusan pemerintah daerah tepat sasaran. 

“Setiap kebijakan yang diambil sudah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Ini bagian dari tugas pokok dan fungsi kami sebagai anggota dewan,” jelas Didit pada Selasa (13/1/2026).

BACA JUGA:Pansus III DPRD Kebut Pembahasan Raperda Perlindungan Nelayan

BACA JUGA:Ramalan Zodiak Taurus Hari Ini: Cinta Menghangat, Karier Stabil, Keuangan Aman

Mengenai pinjaman daerah sebesar Rp74 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, Didit menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui kajian matang dan terukur. 

Pinjaman ini dinilai strategis karena langsung berdampak pada peningkatan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat. 

“Pengambilan pinjaman daerah itu bukan keputusan gegabah. Sudah dikaji secara menyeluruh dan disepakati bersama, karena diperuntukkan bagi kegiatan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Didit menyoroti belum turunnya transfer keuangan daerah sebesar Rp59 miliar, yang dapat mempengaruhi realisasi program pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Ramalan Shio Paling Cuan 14 Januari 2026: Tikus, Kerbau, dan Ular Diprediksi Panen Rezeki

Meski demikian, langkah-langkah strategis telah diambil untuk mengefektifkan anggaran dan menjaga stabilitas fiskal. 

“Tidak turunnya transfer keuangan tentu berdampak pada kegiatan pemerintah daerah. Namun langkah-langkah yang diambil bertujuan menjaga stabilitas fiskal, dan faktanya sampai saat ini di Kuningan tidak terjadi gagal bayar,” tegasnya.

Terkait program APBD 2025 yang sempat tertunda, Didit memastikan bahwa seluruh program prioritas akan tetap direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. 

Sumber: