FIFA Ditekan! Parlemen Inggris Tolak AS Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2026

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Gelombang protes politik mulai membayangi persiapan Piala Dunia 2026. 

Sejumlah anggota parlemen lintas partai di Inggris secara terbuka mendesak Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mencabut status Amerika Serikat sebagai tuan rumah, sekaligus mempertimbangkan pembatalan partisipasi Negeri Paman Sam dalam ajang Sepak Bola terbesar di dunia tersebut.

Desakan itu disampaikan melalui sebuah petisi resmi di Parlemen Inggris yang ditandatangani oleh 23 anggota parlemen dari Partai Buruh, Partai Liberal Demokrat, Partai Hijau, serta Plaid Cymru. 

BACA JUGA:FIFA Rilis Hasil Undian Piala Dunia 2026: Ini Daftar Lengkap Semua Grup

BACA JUGA:Drama Jelang Piala Dunia! Iran Boikot Undian Fase Grup 2026, Tuduh AS Bersikap Diskriminatif

Petisi tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat.

Langkah para legislator Inggris ini terbilang krusial karena muncul hanya sekitar lima bulan sebelum Piala Dunia 2026 digelar. 

Dalam rencana awal, turnamen tersebut akan diselenggarakan secara bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 

Namun, AS memegang porsi terbesar dengan rencana menggelar 78 dari total 104 pertandingan, termasuk seluruh laga fase gugur hingga final.

Pemicu utama munculnya petisi tersebut adalah aksi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan Amerika Serikat di Caracas pada awal bulan ini. 

Operasi tersebut memantik perdebatan luas di komunitas internasional, khususnya terkait legalitas intervensi militer Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional.

BACA JUGA:PSSI Tunjuk Nova Arianto Naik Jabatan Setelah Piala Dunia, Ini Dia Target yang Dibebankan

Dalam dokumen petisi, para anggota parlemen Inggris menegaskan bahwa ajang olahraga internasional tidak semestinya dijadikan sarana legitimasi bagi negara yang dituding melakukan pelanggaran terhadap hukum global.

“Acara olahraga besar tidak seharusnya digunakan untuk melegitimasi atau menormalisasi pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara kuat,” demikian bunyi pernyataan dalam petisi tersebut.

Sumber: reportase