FIFA Ditekan! Parlemen Inggris Tolak AS Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2026

Tak hanya itu, petisi juga menyinggung pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sebelumnya mengemukakan keinginan untuk mengambil alih Greenland. 

Retorika tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara lain dan mencerminkan sikap unilateral yang berpotensi mengganggu stabilitas global.

Di luar isu geopolitik, kebijakan domestik Amerika Serikat juga menjadi sorotan tajam. 

Departemen Luar Negeri AS dikabarkan akan menghentikan pemrosesan visa bagi warga negara dari 75 negara mulai 21 Januari mendatang. 

Kebijakan ini dinilai berpotensi menghambat mobilitas suporter internasional selama Piala Dunia 2026.

Dampaknya cukup signifikan, mengingat sedikitnya 15 negara peserta Piala Dunia 2026 termasuk dalam daftar negara yang terdampak. 

Brasil, Kolombia, Uruguay, Maroko, hingga Senegal disebut-sebut menghadapi kendala serius dalam pengurusan visa bagi suporter maupun ofisial tim.

BACA JUGA:Portugal Lolos Piala Dunia, Ronaldo di Ambang Sejarah Baru Sebelum Pensiun

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan sepinya tribun stadion dalam pertandingan-pertandingan besar yang digelar di Amerika Serikat, termasuk di stadion-stadion ikonik seperti Foxborough dan Miami yang dijadwalkan menjadi venue laga penting.

Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Piggott, menyatakan bahwa kebijakan visa itu bertujuan untuk melindungi sistem kesejahteraan Amerika Serikat. 

Ia menegaskan bahwa pengecualian hanya akan diberikan dalam jumlah yang sangat terbatas.

Meski tekanan politik dan diplomatik terus meningkat, sejumlah pengamat menilai peluang FIFA mengabulkan petisi Parlemen Inggris relatif kecil. 

Salah satu faktor utama yang disorot adalah hubungan dekat antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino.

Sebagai catatan, FIFA sebelumnya menganugerahkan penghargaan perdamaian kepada Trump dalam acara pengundian Piala Dunia di Washington. 

Langkah tersebut sempat menuai kritik luas dari berbagai kalangan karena dinilai sarat kepentingan politik.

Sumber: reportase