Pemkot Cirebon dan BBPOM Perkuat Sinergi Pengawasan Distribusi Obat

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Masalah kesehatan bukan sekadar urusan teknis medis, melainkan menyangkut tanggung jawab moral bagi para praktisi farmasi untuk memberikan literasi yang jujur kepada masyarakat. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CODB) , Antimicrobial Resistance (AMR), dan Pengelolaan Obat di Fasilitas Saryanfar yang digelar di Q Garden, Kamis 22 Januari 2026.

Di hadapan para peserta, Wakil Wali Kota menekankan bahwa peran tenaga kefarmasian adalah garda terdepan dalam melindungi warga dari risiko penggunaan obat yang salah. 

BACA JUGA:Sidak ke Perumnas Gunung Lawu, Wakil Walikota Cirebon Temukan Penyebab Utama Banjir

Ia mengingatkan bahwa distribusi obat bukan sekadar transaksi dagang, melainkan rantai penyelamat nyawa yang harus dijaga integritasnya dari hulu hingga hilir.

"Bukan hanya penyedia obat, tapi pemegang amanah keselamatan publik. Ada tanggung jawab moral yang besar untuk mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat." 

"Kita harus memastikan distribusi dilakukan dengan pengawasan ketat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan yang bisa merugikan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon memberikan apresiasi tinggi kepada Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) Cabang Cirebon atas inisiatif ini. 

Menurut Wakil Walikota, pembaruan standar CDOB 2025 merupakan instrumen krusial di tengah dinamisnya industri farmasi.

Kepatuhan terhadap standar ini bersifat wajib untuk menjamin bahwa setiap sediaan farmasi yang sampai ke tangan warga Cirebon tetap aman, bermutu, dan bermanfaat.

BACA JUGA:Jangan Cuma Scroll, Wakil Walikota Cirebon Ajak Manfaatkan Gawai untuk Cari Cuan

Selain masalah distribusi, isu resistensi antimikroba (AMR) menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. 

Wakil Walikota mengingatkan bahwa ancaman AMR kini menjadi perhatian dunia karena dapat melumpuhkan efektivitas pengobatan infeksi. 

Jika tenaga farmasi tidak disiplin dalam mengontrol penggunaan antibiotik, maka risiko kesehatan di masa depan akan semakin sulit dikendalikan.

Sumber: reportase