Cakra Suseno: Program Makan Bergizi Gratis Harus Menyasar Ibu Hamil dan Balita

CIREBON, RADARCIREBON.COM  – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Cirebon dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Di tengah peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pusat, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH, mengingatkan agar sasaran program tersebut tidak hanya difokuskan pada siswa sekolah, tetapi juga menyentuh ibu hamil dan balita.

Menurut Cakra, stunting merupakan persoalan gizi kronis yang prosesnya dimulai sejak masa kehamilan. Oleh karena itu, intervensi gizi sejak dini menjadi kunci utama dalam memutus rantai stunting di daerah.

“Program makan bergizi gratis jangan hanya untuk siswa. Ibu hamil dan balita juga harus disentuh, karena stunting dimulai sejak masa kandungan,” tegas Cakra Suseno, Senin 26 Januari 2026.

BACA JUGA:Waspada! Penipuan Dapur MBG Rugikan 21 Orang di Priangan Timur, Anggota DPRD Ikut Terjerat

BACA JUGA:MBG Tetap Jalan Selama Ramadan, SPPG Indramayu Mulai Siapkan Skema Khusus

Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan.

Asupan gizi yang cukup dan seimbang sejak kehamilan akan menurunkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan tumbuh kembang yang terhambat.

“Kalau gizi ibu hamil terpenuhi, maka bayi yang lahir akan lebih sehat dan risiko stunting bisa ditekan secara signifikan,” ujarnya.

Selain aspek kesehatan, Cakra juga menyoroti peluang ekonomi yang dapat muncul dari implementasi program MBG. Ia menilai keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya dimanfaatkan untuk menyerap bahan pangan lokal dari desa-desa.

“Dapur SPPG bisa menyerap hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dari masyarakat desa. Dengan begitu, program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa,” ungkapnya.

BACA JUGA:Pemkab Kuningan Aktifkan Hotline Pengaduan MBG, Warga Bisa Laporkan Makanan Basi hingga Distribusi Bermasalah

BACA JUGA:Satgas MBG Kuningan Sidak SPPG Kasturi, Dapur Makan Bergizi Gratis Ini Dinilai Siap Beroperasi

Menurutnya, sinergi antara program gizi nasional dengan potensi lokal akan memberikan manfaat ganda.

Di satu sisi, angka stunting dapat ditekan, sementara di sisi lain kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan lokal juga meningkat.

“Selain menekan stunting, program ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Ini yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah,” tambah Cakra.

Di sisi lain, Cakra turut menanggapi rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan mengangkat sekitar 32 ribu pegawai SPPG sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pengangkatan pegawai SPPG sebagai ASN PPPK tidak memberatkan APBD, karena penggajiannya ditanggung oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah,” jelasnya.

BACA JUGA:Negara Sigap untuk MBG, Lamban untuk Guru Honorer? Polemik PPPK SPPG Menguat

Meski demikian, Cakra mengingatkan bahwa kebijakan penganggaran untuk honor tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

“Untuk honor di sektor pendidikan dan kesehatan, itu masih menjadi kewenangan daerah. Jadi pemerintah daerah harus benar-benar menghitung kemampuan APBD,” pungkasnya.

Dengan perluasan sasaran program MBG hingga ibu hamil dan balita, serta pemanfaatan potensi lokal melalui dapur SPPG, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (*)

Sumber: reportase