Data DTSEN Bermasalah, Warga Miskin Cirebon Kehilangan BPJS PBI

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Tata kelola jaminan sosial dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Cirebon masih semrawut.

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat Kabupaten Cirebon tergeser dari desil melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasiona (DTSEN).

Forum Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon pun mengadu ke DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (30/1/2026) lalu.

Mereka membawa sederet temuan lapangan yang dinilai krusial, terutama menyangkut kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BACA JUGA:Grebek Sekre, YRFI Jawa Barat Perkuat Solidaritas Komunitas Yamaha di Bandung

Sekretaris Forum Puskesos Kabupaten Cirebon, Musa mengungkapkan, adanya anomali dalam DTSEN.
Tak sedikit warga miskin ekstrem yang secara data tercatat sebagai penerima manfaat, namun status BPJS PBI mereka justru mendadak nonaktif tanpa penjelasan.

Kondisi tersebut diperparah dengan proses reaktivasi BPJS PBI yang dinilai lamban dan berbelit. Akibatnya, warga yang tengah menghadapi kondisi darurat medis kerap terkatung-katung karena terbentur administrasi.

“Dalam situasi sakit, apalagi darurat, masyarakat tidak bisa menunggu proses panjang. Ini bukan sekadar urusan data, tapi soal keselamatan nyawa,” tegas Musa kepada Radar Cirebon, kemarin.

Ia juga menyoroti beratnya tugas petugas Puskesos sebagai garda terdepan validasi dan verifikasi DTSEN.

BACA JUGA:Kulit Kamu Bukan ‘Rewel’, Tapi Skin Barrier-nya Lagi Rusak

Ironisnya, mereka bekerja dengan risiko tinggi tanpa jaminan perlindungan kecelakaan kerja, serta menerima honor yang jauh dari standar kebutuhan hidup layak.

Tak hanya soal data dan SDM, keterbatasan kuota BPJS PBI dari pemerintah pusat juga menjadi masalah laten. Banyak warga miskin tidak tertampung dalam kuota APBN, sehingga terancam kehilangan akses layanan kesehatan.

“Oleh karena itu, kami mendorong DPRD agar menambah alokasi PBI melalui APBD, baik di perubahan anggaran maupun APBD murni tahun berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos, menyampaikan, berbagai persoalan yang disampaikan Forum Puskesos sejalan dengan keprihatinan DPRD, khususnya terkait layanan kesehatan, penanganan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial.

Sumber: