Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon Jadi Percontohan Nasional, DPR RI Turun Tangan

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Pendidikan anak dari keluarga kurang mampu tak cukup hanya mengandalkan kurikulum di ruang kelas.

Pemerintah Kota Cirebon memahami betul persoalan ini. Karena itu, melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 yang berlokasi di SMPN 18 Kota Cirebon, menghadirkan sistem pendidikan yang dipadukan dengan perlindungan sosial secara menyeluruh.

Program ini menjadi jawaban atas tingginya risiko anak putus sekolah akibat persoalan ekonomi dan sosial yang kerap terjadi di luar lingkungan pendidikan formal.

BACA JUGA:Sinergi Kemensos dan Kemendiktisaintek: 15 Ribu Siswa Sekolah Rakyat Dapat Pendampingan Kampus

Komitmen tersebut ditegaskan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Cirebon, Kamis 12 Februari 2026.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung implementasi SRT sekaligus mengevaluasi kebutuhan penguatan program ke depan.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan, yang hadir mewakili Walikota Cirebon Effendi Edo mengatakan, SRT merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Melalui program ini, kami mengintegrasikan layanan pendidikan dengan dukungan sosial agar anak-anak didik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga terlindungi secara sosial."

"Kami ingin mereka merasa aman saat belajar karena kebutuhan dasar dan perlindungannya sudah diperhatikan oleh sistem,” ujar Arif.

Menurutnya, konsep “rumah kedua” menjadi ruh utama SRT. Artinya, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang aman yang memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, termasuk aspek perlindungan, pembinaan karakter, hingga pendampingan sosial.

Meski sudah berjalan delapan bulan, Arif mengakui pelaksanaan SRT 1 masih menghadapi sejumlah tantangan.

Mulai dari keterbatasan sarana prasarana hingga kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.

Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon berharap kunjungan Komisi VIII DPR RI dapat membawa dampak konkret, khususnya dalam aspek penganggaran dan pengawasan di tingkat pusat.

Diskusi yang berlangsung dalam kunjungan tersebut membahas pemetaan kondisi objektif di lapangan.

Sumber: reportase