Lima Tahun PKS Tak Ada Kejelasan, KTH Minta BTNGC Dibubarkan

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menjadikan Gunung Ciremai sebagai gantungan hidup, merasa kecewa dengan sikap Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC).

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mereka ajukan untuk penyadapan getah pinus di di zona tradisional, hingga kini belum juga direalisasikan.

Dodo Darsa, salah satu petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Paguyuban Silihwangi Majakuning, mengungkapkan rasa kecewanya.

Ketika mengikuti pertemuan dengan Bupati Kuningan di Pendopo, Dodo mengungkapkan perjalanan PKS yang selama 5 tahun belum juga ada kejelasan.

Menurut Dodo, dirinya bersama kelompok tani hutan lainnya, tidak ingin kegiatan penyadapan getah pinus berbenturan dengan hukum.

BACA JUGA:Gorong-gorong Jembatan Cibungkan Ambles, Akses Warga Lumpuh Total

Namun begitu, segala prosedur agar PKS bisa segera keluar, hingga kini belum juga ada kelanjutan meski upaya dilakukan terus menerus salama bertahun-tahun.

"Sudah terlalu lamanya PKS yang kami ajukan secara terus menerus, prosesnya sudah cape kami lakukan, sampai saat ini PKS belum jadi," ungkap Dodo di hadapan wartawan, Selasa 24 Februari 2026 lalu.

Karena tidak ada kejelasan tentang PKS dari BTNGC, Dodo bersama KTH lainnya melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan.

"Kami sudah marah, kami sudah emosi dan kami sudah melaksanakan apa yang seharusnya. Kami sudah melakukan pengambilan getah pinus secara ilegal. Walaupun ilegal menurut hukum, tapi aturannya ada kok," ungkap Dodo.

Dijelaskan Dodo, dirinya bersama KTH lainnya, berani melakukan penyadapan getah pinus karena sesuai aturan yang ada.

BACA JUGA:Nyaris Ancam Ternak, Ular Sanca Besar Diamankan Damkar Kuningan

Selain itu, pohon pinus yang ada zona tradisional, sambung Dodo, sudah menjadi hak mereka diambil getahnya karena selama ini mereka yang merawat.

"Kenapa kami berani? Pertama itu hak kami. Kami yang nanam, kami yang jaga, kami yang rawat," tegasnya.

Sumber: