Pekerja Transportasi Online Rentan Terdampak Krisis di Timur Tengah

RADARCIREBON.COM - Konflik geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi berdampak hingga ke kehidupan pekerja transportasi online di Indonesia.

Kenaikan harga energi dunia akibat konflik tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan biaya operasional para driver ojek online (ojol) dan kurir logistik.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, konflik yang terjadi di kawasan Teluk Persia sebagai salah satu pusat distribusi energi dunia berpotensi memicu lonjakan harga minyak global. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan memicu inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurutnya, kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap situasi tersebut adalah pekerja sektor informal dan pekerja berbasis platform digital, seperti driver ojol dan kurir logistik.

BACA JUGA:Irak Minta FIFA Tunda Playoff Piala Dunia 2026, Konflik Iran-AS-Israel Ganggu Persiapan

“Kenaikan harga bahan bakar akan langsung meningkatkan biaya operasional bagi driver ojek online. Sementara sistem kerja berbasis platform digital seringkali belum memberikan perlindungan sosial yang memadai,” ujar Rieke saat menghadiri kegiatan buka bersama dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Astana Gunungjati, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam skema kerja saat ini para driver umumnya diposisikan sebagai mitra, bukan pekerja formal. Akibatnya, ketika biaya operasional meningkat, pendapatan riil mereka justru berpotensi menurun.

Rieke menegaskan, meski konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya tetap bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama jika memicu kenaikan harga bahan bakar.

“Jangan dikira konflik Iran–Israel dan Amerika Serikat tidak akan berpengaruh pada rakyat. Jika harga energi naik, yang pertama merasakan dampaknya adalah pekerja harian di jalanan, termasuk jutaan driver ojek online,” katanya.

BACA JUGA:Jelang Idulfitri 2026, Kemenag Imbau Masjid Buka 24 Jam dan Sediakan Fasilitas untuk Pemudik

Karena itu, ia menilai negara perlu memperkuat perlindungan bagi pekerja berbasis platform digital melalui regulasi yang jelas. Salah satunya dengan mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Online.

Selain itu, Rieke juga menekankan pentingnya sistem data nasional yang terintegrasi melalui RUU Satu Data Indonesia agar pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam merancang kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak krisis ekonomi global.

“Tanpa kerangka hukum yang jelas, pekerja platform digital akan terus berada dalam posisi rentan ketika terjadi guncangan ekonomi global,” pungkasnya. (awr)

Sumber: