Kasus Korupsi PKH Terbongkar, 900 Penerima Dirugikan, DPR Minta Evaluasi Sistem Bansos

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Penangkapan EK alias Eman Kuswandi, tersangka dugaan korupsi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Timsus Resmob Satreskrim Polres Cirebon Kota yang buron sejak 2023 dan tertangkap di Lampung mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh.

Salah satunya apresiasi dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina.

Ia menilai langkah cepat kepolisian menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum dan melindungi hak masyarakat penerima bantuan sosial.

BACA JUGA:Daftar Bansos Cair Maret 2026: PKH, BPNT, Beras 10 Kg hingga PIP, Cek Apakah Kamu Termasuk Penerima

“Ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya, Sabtu 25 April 2026.

Selly menegaskan kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial agar bekerja secara jujur dan transparan. 

"Jangan ada lagi oknum yang memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi." 

"Msyarakat juga agar untuk lebih aktif mengawasi bantuan yang diterima. Pastikan jumlah bantuan sesuai haknya. Jika ada kejanggalan, segera laporkan,” tegasnya.

Selly juga mendorong Kementerian Sosial melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bantuan sosial, khususnya yang melibatkan kantor pos. 

"Penguatan sistem yang transparan dan akuntabel penting untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan."

"Kasus ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan membuka celah korupsi, bahkan pada program yang dirancang untuk melindungi masyarakat rentan," pungkasnya.

BACA JUGA:Selly Andriany Gantina Soroti Fasilitas Sekolah Rakyat, Minta Perbaikan Sarana Asrama

Diberitakan radarcirebon.com sebelumnya, setelah dinyatakan buron sejak Mei 2023, seorang karyawan PT Pos Cirebon (kantor Pos Mundu) berinisial EK (37) ditangkap Timsus Resmob Satreskrim Polres Cirebon Kota.

EK merupakan tersangka dalam kasus pidan korupsi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 

Sumber: reportase