DPRD Soroti Tata Kelola Permukiman

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menilai tata kelola kawasan perumahan dan permukiman di daerah tersebut belum berjalan optimal.

Kondisi ini dinilai perlu pembenahan serius agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM mengatakan, penataan permukiman memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Menurutnya, penataan tersebut juga bertujuan mengentaskan kawasan kumuh, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan, serta mencegah banjir dan menyediakan ruang terbuka publik sesuai rencana tata ruang wilayah.

BACA JUGA:Jelang May Day, Bupati dan Serikat Pekerja Majalengka Bahas Isu Krusial Ketenagakerjaan

“Penataan permukiman harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengurangi risiko bencana, termasuk banjir,” ujar Anton, Minggu (26/4/2026).

Ia menambahkan, banjir yang sempat melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon diduga salah satunya dipicu oleh lemahnya tata kelola permukiman. Contohnya, pembangunan jalan yang tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai.

Karena itu, Komisi III mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur dasar.

“Program yang dijalankan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III, Mahmud Jawa, menekankan pentingnya hasil nyata  dari setiap program pembangunan yang dijalankan.

BACA JUGA:20 Tahun GAPITT Ciayumajakuning, Strategi Baru Kembangkan Wisata Dekat Cirebon

Ia menilai, selama ini kelemahan yang kerap terjadi adalah program yang sudah dirancang dengan baik, namun dampaknya belum maksimal dirasakan masyarakat.

“Kami ingin setiap program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung,” ujarnya.

Mahmud juga mendorong peningkatan sinergi antar perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih efektif dan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah ST menyatakan, pihaknya menyambut baik masukan dari DPRD.

Sumber: