Carut-Marut Sistem Zonasi, Kisruh PMB Dinilai Perlu Solusi Total

​CIREBON, RADARCIREBON.COM — Polemik dalam Penerimaan Murid Baru (PMB) yang kerap memicu kisruh di masyarakat seolah telah menjadi agenda rutin tahunan setiap memasuki tahun ajaran baru. Persoalan ini dinilai bersumber dari penerapan sistem zonasi yang belum siap dan tidak berkeadilan di lapangan.
​
Praktisi Pendidikan, Dr Editya Nurdiana MSi mengatakan, bahwa akar masalah dari kisruh PMB adalah adanya ketimpangan kualitas antarsekolah.

Saat ini, sarana, prasarana, serta kualitas sekolah-sekolah di daerah belum merata, sehingga memicu persaingan ketat di tengah masyarakat untuk memperebutkan sekolah yang dianggap favorit.

Menurut Editya, Sistem zonasi yang ada saat ini dianggap belum tepat diterapkan selama disparitas kualitas sekolah masih tinggi. Akibatnya, banyak oknum masyarakat yang melakukan berbagai cara dan "mengakali" aturan agar anak mereka bisa masuk dalam zona sekolah yang dituju. Hal ini memicu hilangnya transparansi dalam proses penerimaan siswa baru.

BACA JUGA:Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Pemuda Cirebon Alami Kecelakaan hingga Dirawat di Rumah Sakit
​
Editya menyampaikan, A Dominasi Masalah di Tingkat SLTA Masalah PMB ini dilaporkan paling mendominasi di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Hal ini terjadi karena para orang tua dan siswa mengejar sekolah favorit yang dinilai memiliki rekam jejak bagus untuk mempermudah jalur masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP/SNBT).

​“Siswa yang berada di sekolah favorit dianggap memiliki peluang eligible yang lebih tinggi untuk lolos ke perguruan tinggi impian, berbeda dengan sekolah-sekolah yang berada di pinggiran,” terangnya.
​

Kondisi ini, lanjut akademisi UGJ, diperparah oleh budaya masyarakat, di mana pilihan sekolah sering kali diintervensi oleh gengsi orang tua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah elit, meskipun kemampuan akademik sang anak sebenarnya tidak mencukupi.

BACA JUGA:Diduga Akibat Obat Nyamuk Bakar, Kebakaran Rumah di Losari Cirebon Tewaskan Pria 71 Tahun

​Desakan Evaluasi dan Contoh dari Jawa Timur
​Salah satu kejanggalan nyata yang kerap ditemukan di lapangan adalah adanya calon siswa yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah, namun justru dinyatakan tidak lolos seleksi zonasi.

Sebaliknya, siswa yang rumahnya lebih jauh justru bisa diterima. Ketidaklogisan ini dinilai dapat memicu konflik dan permasalahan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
​
Editya mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi total sistem ini dan mencari jalan tengah yang lebih adil. Pemerintah Jabar diharapkan bisa mencontoh proses PPDB di Provinsi Jawa Timur yang dinilai lebih transparan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Masyarakat berharap pemerintah mau mempertimbangkan opsi untuk mengembalikan sistem seleksi murni berdasarkan prestasi seperti pada tahun-tahun lampau. “untuk menghasilkan output dan kualitas pendidikan yang baik, maka proses hulu atau penerimaan siswanya pun harus dilakukan dengan cara yang baik, jujur, dan transparan,” pungkasnya. (Abd)

Sumber: