Membangun Tata Kelola Lingkungan Cirebon Berbasis Data

RADARCIREBON.COM - Setiap tahun, ribuan ton sampah mengalir dari kawasan permukiman dan daerah aliran sungai menuju pesisir utara Jawa, termasuk wilayah Cirebon. Ironisnya, ketika tumpukan sampah mulai menutupi garis pantai, mengganggu aktivitas nelayan, dan menurunkan kualitas lingkungan pesisir, respons kebijakan yang muncul sering kali masih berkutat pada kegiatan pembersihan setelah masalah terjadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan lingkungan di Cirebon bukan semata-mata kurangnya program penanganan sampah, melainkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan memprediksi permasalahan lingkungan secara dini.

Di tengah perkembangan teknologi digital yang mampu menghasilkan data dalam jumlah besar setiap detik, ketergantungan pada pendekatan kebijakan yang reaktif menjadi semakin tidak relevan.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pengelolaan sampah pesisir di Cirebon harus bertransformasi dari kebijakan yang berorientasi pada penanganan menjadi kebijakan yang berorientasi pada pencegahan melalui pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI).

BACA JUGA:Atasi Krisis Sampah, Kabupaten Cirebon Rencanakan Pembangunan TPA Modern di Gempol

Dengan mengoptimalkan karakteristik Volume, Velocity, dan Variety sebagaimana dikemukakan oleh Laney (2001), pemerintah daerah dapat membangun sistem tata kelola lingkungan yang lebih prediktif, responsif, dan berkelanjutan.

Permasalahan sampah pesisir di Cirebon merupakan isu kebijakan publik yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, pelaku industri, hingga komunitas pesisir.

Dampaknya pun tidak terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi. Penumpukan sampah di kawasan pantai berpotensi menurunkan produktivitas nelayan, mengurangi daya tarik wisata, meningkatkan risiko penyakit, serta merusak ekosistem pesisir yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat.

Namun demikian, sebagian besar kebijakan yang diterapkan selama ini masih berfokus pada tindakan kuratif, seperti pengangkutan dan pembersihan sampah. Pendekatan tersebut memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan yang bersifat sistemik.

BACA JUGA:Krisis Sampah di Kabupaten Cirebon Kian Parah, TPS Meluber hingga Muncul Titik Pembuangan Liar

Dalam perspektif kebijakan publik kontemporer, pengambilan keputusan seharusnya didasarkan pada pemanfaatan data yang komprehensif dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan prinsip evidence-based policy yang menekankan pentingnya penggunaan bukti empiris dalam merumuskan kebijakan.

Di sinilah Big Data menjadi relevan. Menurut Laney (2001), Big Data ditandai oleh tiga karakteristik utama yang dikenal sebagai 3V, yaitu Volume, Velocity, dan Variety. Ketiga karakteristik tersebut memungkinkan pemerintah tidak hanya memahami kondisi yang telah terjadi, tetapi juga memprediksi kecenderungan yang akan muncul di masa depan.

Dengan kata lain, Big Data memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengubah pola pengelolaan lingkungan dari sekadar merespons masalah menjadi mengantisipasi masalah.

Karakteristik pertama, Volume, merujuk pada besarnya jumlah data yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan sampah pesisir di Cirebon, data yang dapat dimanfaatkan sebenarnya sangat melimpah, mulai dari data timbulan sampah rumah tangga, kepadatan penduduk, curah hujan, kondisi daerah aliran sungai, penggunaan lahan, hingga laporan masyarakat melalui media sosial dan aplikasi pengaduan.

BACA JUGA:Sampah Menggunung di Blok Simega Dibersihkan, Pemdes Battembat Pasang Pagar

Sayangnya, data-data tersebut masih tersebar di berbagai lembaga dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang mampu menghasilkan informasi strategis. Menurut Kitchin (2014), kekuatan utama Big Data terletak pada kemampuannya mengidentifikasi pola dan hubungan yang tidak terlihat melalui analisis konvensional.

Oleh karena itu, integrasi data lingkungan dalam skala besar menjadi langkah awal yang penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Karakteristik kedua adalah Velocity, yaitu kecepatan data dihasilkan, dikirimkan, dan diproses.

Dalam pengelolaan lingkungan, kecepatan informasi sangat menentukan efektivitas respons kebijakan. Sampah yang menumpuk di kawasan pesisir sering kali dipengaruhi oleh perubahan cuaca, peningkatan debit sungai, dan aktivitas masyarakat yang berlangsung secara dinamis.

Dengan memanfaatkan sensor digital, kamera pemantau, dan sistem pelaporan daring yang terhubung dengan AI, pemerintah dapat memperoleh informasi secara real-time mengenai potensi peningkatan volume sampah di wilayah tertentu.

BACA JUGA:Sophi Zulfia Desak Penanganan Sampah TPS Talun, 10 Armada Diterjunkan

Mayer-Schönberger dan Cukier (2013) menegaskan bahwa nilai strategis Big Data terletak pada kemampuannya menghasilkan informasi yang cepat sehingga organisasi dapat mengambil keputusan sebelum masalah berkembang menjadi krisis. Dalam konteks Cirebon, kemampuan tersebut memungkinkan pemerintah melakukan intervensi lebih dini sebelum sampah mencapai kawasan pesisir.

Karakteristik ketiga, Variety, menunjukkan bahwa data tidak hanya berbentuk angka atau statistik, tetapi juga dapat berupa foto, video, citra satelit, rekaman sensor, dokumen administrasi, maupun unggahan masyarakat di media sosial.

Keragaman data ini penting karena persoalan lingkungan pada dasarnya merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami melalui satu jenis informasi saja. Menurut Gandomi dan Haider (2015), integrasi berbagai jenis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan akurat.

Dalam kasus Cirebon, kombinasi data lapangan, citra satelit, laporan masyarakat, dan informasi cuaca dapat membantu pemerintah mengidentifikasi lokasi rawan pencemaran, memetakan sumber sampah, serta mengevaluasi efektivitas program pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

BACA JUGA:TPS 3R Ciawigajah Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah Zero Waste di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan uraian tersebut, pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai tren teknologi semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam reformasi kebijakan lingkungan daerah.

Tantangan pengelolaan sampah pesisir di Cirebon tidak akan terselesaikan hanya dengan memperbanyak kegiatan pembersihan atau meningkatkan jumlah armada pengangkut sampah. Yang lebih dibutuhkan adalah transformasi tata kelola berbasis data yang mampu menghubungkan berbagai sumber informasi, menghasilkan prediksi yang akurat, dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon perlu mengembangkan kebijakan Smart Environmental Governance berbasis Big Data dan AI yang terintegrasi lintas sektor. Kebijakan tersebut akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pengelolaan lingkungan yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas tantangan lingkungan pada era digital.

Oleh: Muhammad Asyrof Abdik
Mahasiswa Magister Kebijakan Publik FISIP
Universitas Padjadjaran
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB

BACA JUGA:Gunungan Sampah Kembali Muncul di TPS Kecomberan, Warga PCL Tagih Janji Pemkab Cirebon

Sumber Referensi:
Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics. International Journal of Information Management, 35(2), 137–144.
Kitchin, R. (2014). The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences. Sage.
Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety.
Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Houghton Mifflin Harcourt.

Sumber: