Gapembi Berharap Kepemimpinan Baru BGN Bawa Perubahan dan Kemajuan

CIREBON, RADARCIREBON.COM-Komandan Baru badan gizi nasional (BGN) dibawah kendali Sudaryono, mendapatkan apresiasi dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi).

Sekretaris Gapembi Kota Cirebon, Deni Aulia Fathul Munir, menyampaikan harapannya terhadap jajaran kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala BGN baru yang baru saja dilantik.

​Deni demikian biasa disapa Aulia mengungkapkan aspirasi serta harapan besar masyarakat dan mahasiswa terhadap kinerja kepemimpinan BGN yang baru ini.

Untuk itu, Gapembi berharap kepemimpinan kali ini mampu memberikan dorongan positif, perubahan yang signifikan, serta kebijakan yang berpihak pada kemajuan masyarakat.

BACA JUGA:Kebakaran Pabrik Triplek di Kuningan, Bahan Baku Kayu dan 15 Bangunan Ludes

Deni menegaskan akan terus mengawal dan bersikap kritis namun konstruktif terhadap setiap kebijakan dan langkah yang diambil oleh jajaran pimpinan baru demi terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Menurut Deni, Pengawasan distribusi pangan di tingkat pasar rakyat serta pembenahan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

​Terkait ketahanan pangan, program swasembada pangan dinilai menunjukkan progres positif di bawah kepemimpinan presiden.

“Meski penanganan pada tingkat pasokan dan distributor dinilai relatif stabil, tantangan nyata masih ditemukan di tataran pasar tradisional,” ujarnya.

BACA JUGA:Antisipasi Blangko Langka, Disdukcapil Cirebon Cadangkan 49 Ribu Keping e-KTP

Di wilayah Cirebon misalnya, dari dua pasar induk yang ada, sebagian besar pembeli justru berasal dari wilayah sekitar seperti Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.

Kondisi ini menjadikan pasar-pasar di Cirebon sebagai titik krusual yang membutuhkan perhatian dan pengawasan ekstra dari pemerintah.

​Sementara itu, menanggapi kepemimpinan baru di BGN, menurut Deni terdapat dua poin penting yang dinilai harus segera dibenahi, yakni aspek struktural dan sistemik (tata kelola).

​Secara struktural, pembenahan pejabat internal menjadi kebutuhan mendesak untuk menempatkan figur yang tepat pada posisinya. Pengawasan ketat pada biro perizinan dan tindak lanjut lapangan juga dinilai krusial untuk mencegah praktik-praktik penyimpangan dari oknum tertentu yang dapat merusak citra lembaga.

BACA JUGA:APPSI Cirebon Minta Kebijakan Retribusi Pasar Dikaji Ulang, Daya Saing Pedagang Jadi Sorotan

​Dari sisi sistemik dan tata kelola, pembenahan mekanisme perizinan harus dilakukan secara transparan dan konsisten.

Pihak-pihak atau entitas yang telah memenuhi standar kualifikasi tinggi (grade A) diharapkan dapat dipertahankan, sementara entitas yang masih memiliki kekurangan wajib melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. (Abd)

Sumber: