Demo Tolak Geothermal di Kuningan, Dialog Bupati - Peserta Aksi Sempat Memanas

Demo Tolak Geothermal di Kuningan, Dialog Bupati - Peserta Aksi Sempat Memanas

Demo tolak eksplorasi geothermal di Kawasan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan.-Foto: Ninda-radarcirebon.com

RADARCIREBON.COM - Ratusan massa dari aliansi gabungan masyarakat Cirebon dan Kuningan menggeruduk Pendopo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin, 5, Oktober 2026.

Aksi demo sempat diwarnai ketegangan karena massa menuntut ketegasan Bupati Kuningan terkait penolakan proyek geothermal di Kawasan Gunung Ciremai.

Suasana sempat memanas hingga terjadi aksi dorong-dorongan antara massa dengan petugas keamanan.

Para pengunjuk rasa merangsek masuk ke teras pendopo lantaran merasa aspirasi mereka tidak segera ditemui oleh pihak pemerintah daerah.

BACA JUGA:Beli Motor Rp1,4 Juta Tanpa Surat, WS Tak Berkutik Ditangkap Polisi

Bupati Kuningan, Dr Dian Rachmat Yanuar akhirnya muncul di hadapan massa dengan pengawalan ketat.

Kehadiran bupati langsung disambut dengan sorakan dari para peserta aksi yang memintanya untuk segera berdialog.

"Saya sama sekali tidak mengetahui tentang isu geothermal yang menjadi poin utama tuntutan massa," kata Bupati Kuningan, saat menemui pengunjuk rasa.

Menurut dia, proyek panas bumi Gunung Ciremai yang kabarnya akan dilelang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah juga belum mendapatkan informasi resmi.

BACA JUGA:Tolak Eksplorasi Geothermal Gunung Ciremai, Mahasiswa dan Warga Demo di Pendopo Kuningan

Pernyataan bupati tersebut memicu kekecewaan peserta aksi. Massa menilai seharusnya pemerintah daerah memiliki sikap terhadap proyek geothermal yang mengancam kelestarian Gunung Ciremai.

Proyek ini, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang parah, tidak hanya bagi wilayah Kuningan tetapi juga kabupaten dan kota di sekeliling area atap Jawa Barat.

Perwakilan massa dari Kuningan, Ismah Winartono, mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah daerah dinilai tidak memiliki sikap tegas terkait rencana proyek strategis nasional tersebut.

Ia menyebut kekosongan informasi dari pemerintah daerah membuat massa merasa harus turun ke jalan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait