Puan Maharani Buka Suara soal Usulan Pemakzulan Gibran, Ini Langkah DPR
Puan Maharani mengakui DPR menerima laporan pengumpulan tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.-Anisha Aprilia-Disway.id
RADARCIREBON.COM – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru.
Pimpinan DPR ternyata sudah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak konstitusional tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya laporan pengumpulan tanda tangan tersebut.
Namun, ia menegaskan DPR belum akan mengambil keputusan secara terburu-buru karena seluruh usulan harus melalui mekanisme kelembagaan dan mengikuti ketentuan konstitusi.
BACA JUGA:Respons Surya Paloh soal Wacana Pemakzulan Gibran, Sebut Kata Tragis
BACA JUGA:Dari Kuningan, Muncul Desakan agar DPR dan MPR Tindak Lanjuti Persoalan Gibran
Pernyataan Puan menjadi perhatian di tengah menguatnya desakan agar DPR mengambil sikap terhadap persoalan ijazah Gibran.
Isu tersebut kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Puan memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan yang sudah diterima. Akan tetapi, pembahasan lebih lanjut baru dilakukan setelah seluruh masukan dari fraksi, komisi, dan anggota DPR didengarkan.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA:Info CPNS 2026 Kota Cirebon Terbaru, BKPSDM Tunggu Petunjuk Pusat
BACA JUGA:Kasus Dugaan Malpraktik RSD Gunung Jati Dua Pasien Kembali Diperiksa Polisi
Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan untuk mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sudah diketahui pimpinan DPR.
Meski begitu, belum ada kepastian kapan usulan tersebut masuk ke tahap pembahasan maupun keputusan resmi parlemen.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
