Aktivis Terus Goyang Timur

JAKARTA - Setelah sukses menjalani fit and proper test di DPR, calon Kapolri Komjen Timur Pradopo kembali digoyang kalangan aktivis. Hubungan istimewa Timur dengan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan jawara Banten dinilai meresahkan masyarakat. “Timur Pradopo harus menjelaskan sikap keberpihakannya pada FPI yang diakui Polri sendiri sering melakukan tindakan kekerasan. Ini mengancam masyarakat minoritas,” ujar Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di Jakarta kemarin (15/10). Haris menjelaskan sejumlah tokoh telah membuat petisi yang mempertanyakan alasan presiden mengajukan Timur yang dianggap tidak transparan dan justru membuat publik resah. Tokoh tokoh itu di antaranya, Ade Rostiana Sitompul, Anton Prajasto, Bambang Widodo Umar, Benny Susetyo, Chalid Muhammad, Danang Widoyoko, Johannyes Hariyanto, Hendardi, MM. Bilah, Nursyahbani Katjasungkana, Sandyawan Sumardi, Siti Musdah Mulia, Teten Masduki, Usman Hamid, dan Zoemrotin K. Susilo. “Kami khawatir proses yang sejak awal cacat prosedural justru membahayakan Polri di masa mendatang,” kata Haris. Secara khusus, alumni Universitas Trisakti itu mengutip pernyataan Timur Pradopo bahwa dirinya akan memberdayakan FPI dan para jawara Banten. “Itu menggambarkan cara pandang Kapolri ke depan yang bagi kami merupakan ancaman bagi kaum minoritas,” katanya. Haris menunjukkan data-data aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok massa yang selama ini diteliti oleh Kontras. Komjen Timur Pradopo memang dikenal akrab dengan ormas-ormas Islam. Hal itu diakui sendiri oleh Timur saat berbincang dengan anggota Komisi III DPR yang berkunjung ke rumahnya Rabu (13/10) lalu. “Saya kenal dengan hampir semua jawara Banten. Mereka sahabat saya dan bagian dari kelompok masyarakat yang bisa membantu polisi,” kata Timur saat itu. Timur juga tak menampik kedekatannya dengan FPI. “Prinsipnya akan kita berdayakan sesuai dengan potensi masing-masing,” katanya saat fit dan proper test di gedung DPR Kamis 14/10 lalu. Menurut Haris, pengakuan terbuka Timur itu justru akan membuat masyarakat yang selama ini menjadi korban cemas dan tidak respek. “Seharusnya Kapolri justru mempertimbangkan untuk membubarkan kelompok kelompok massa yang melegalkan cara-cara kekerasan,” katanya. Tudingan Kontras itu langsung direaksi oleh Front Pembela Islam. Juru bicara sekaligus Ketua DPP FPI Bidang Hukum Munarman SH menilai kelompok-kelompok LSM itu mempunyai agenda tersembunyi. “Targetnya memang untuk menjelekkan nama organisasi Islam. Juga character assasination (pembunuhan karakter) bagi Pak Timur itu sendiri,” katanya. Munarman juga tak membantah kalau Timur dekat dengan FPI. “Tapi, tidak istimewa. Dengan ormas lain juga dekat dan itu tidak salah,” katanya. Menurut mantan ketua YLBHI itu, polisi perlu melibatkan masyarakat karena keamanan adalah tanggung jawab bersama. “Itu namanya konsep community police,” katanya. FPI sendiri siap mengamankan program-program Timur. “Kita tahu kalau lsm itu pasti tidak suka, sebab mereka menerima dana asing jadi programnya juga program asing. Salah satunya untuk mendiskreditkan ormas Islam,” katanya. Data-data Kontras menurut Munarman juga tidak valid. “Dulu mereka ngomong FPI terlibat pembubaran acara di Banyuwangi. Padahal jelas FPI tidak ada di banyuwangi,” katanya. Contoh lain misalnya tuduhan bahwa Timur selaku Kapolda Metro Jaya menggandeng FPI sebagai ormas pengaman bulan Ramadan di Jakarta. “Nyatanya tidak ada itu. Kalau silaturahim ya,” katanya. Kemarin, Komjen Timur juga mendapat ucapan selamat dari Front Pembela Muslim Maluku (FPMM) berupa karangan bunga yang dikirim ke Gedung Baharkam. FPMM dipimpin oleh Umar Key dan memiliki penasihat tokoh pemuda maluku Ongen Sangadji. Meski sudah pasti lolos jadi Kapolri, jenderal asal Jombang itu masih irit komentar. Dia juga tidak salat jumat di Masjid Al Iklhlas Mabes Polri dan memilih salat di luar komplek. “Kita jalani saja ya, terima kasih ya,” kata Timur saat ditanya wartawan di gedung Baharkam. Jenderal berkumis ini sekarang dikenal sebagai “jenderal terima kasih” oleh jurnalis yang biasa meliput di Mabes Polri. Sebab, jika ingin menghindari pertanyaan atau enggan menjawab, suami Irianti Sari Handayani itu selalu mengucapkan , terima kasih, terima kasih. Dari Papua, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengapresiasi Komisi III DPR yang menerima Komjen Pol Timur Pradopo dalam uji kelayakan dan kepatutan. “Syukur kepada Allah SWT karena proses uji kelayakan berlangsung dengan baik. Ini apresiasi saya kepada khususnya kawan-kawan di Komisi III DPR RI yang telah memahami dan bisa menerima konsep revitalisasi yang diajukan Kapolri baru,” kata BHD di Manokwari, Jumat (15/10). Seperti dilaporkan Radar Sorong (Grup Radar Cirebon), BHD tampak sumringah karena tahu Timur lolos. Sepanjang hari kemarin wajah BHD tampak ceria. Kapolri juga mengingatkan Timur ada banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Terutama tentang kasus terorisme dan Bank Century.  “Kami tahu mereka, sel-selnya dikembangkan, konsep radikalisasi yang terus dikembangkan, sehingga kami tidak boleh lengah,” kata BHD. Alumnus Akpol 1974 itu berada di Manokwari untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meninjau lokasi banjir bandang di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Selain meminta kewaspadaan Polri terhadap terorisme, Bambang juga mengingatkan pentingnya sinergitas Polri dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan TNI. “Yang penting sinergitas, pertama dengan BNPT, kedua untuk striking force dengan TNI, itu untuk ke depan sebagaimana sudah dicanangkan dan sekarang jadi prioritas Pak Timur,” katanya. Terkait dengan kasus Bank Century, Bambang menegaskan, Polri sudah menjalankan tugasnya. “Polri sudah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyidikan kasus pidana umum, perbankan, dan pencucian uang sudah dikerjakan, sekarang masih dalam proses MLA (Mutual Legal Assistance) yang berkaitan dengan treasury aset,” katanya. KESALAHAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi jumlah total harta kekayaan Kapolri yang baru Timur Pradopo, yang dinilai mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pemeriksaan ulang lembaga antikorupsi tersebut, terdapat kesalahan dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Kapolda Metro Jaya itu. Hasilnya, kekayaan Timur hanya naik sekitar Rp162.578 dari tahun 2008. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, staf mantan Kapolda Jabar itu melakukan kesalahan dalam pengisian form LHKPN. “Ada kesalahan pengisian dari stafnya (Timur), jadi jumlah uang yang seharusnya masuk ke kolom jumlah, dimasukkan ke kolom item/barang,” papar Johan, di gedung KPK, kemarin (15/10). Akibat kesalahan tersebut, lanjut Johan, jumlah total harta kekayaan Timur melonjak hingga 110 persen, dari tahun pelaporan sebelumnya. Setelah LHKPN Kapolri asal Jombang tersebut diperiksa ulang, total harta kekayaan Timur tertanggal 4 Agustus 2010 hanya mencapai Rp2,263 miliar. Jumlah tersebut hanya naik Rp162 juta dari harta kekayaan sebelumnya senilai Rp2,1 miliar, tertanggal 7 Januari 2008.(rdl/ken/jpnn)