Dijelaskannya sesuai arahan Wapres, nantinya akan dibentuk tim bersama yang terdiri atas Bio Farma, Kementerian BUMN, BPOM, Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPJPH, serta BUMN Sucofindo dan Surveyor Indonesia, untuk proses sertifikasi halal.
“Nanti juga akan ada audit BPOM ke Beijing untuk melihat proses produksi apakah memenuhi kaidah standar produksi vaksin,” katanya.
Honesti mengatakan saat ini Indonesia bekerja sama dengan sejumlah produsen vaksin dunia. Lantaran kebutuhan Indonesia yang besar akan vaksin COVID-19, yakni 340 juta dosis pada 2021 untuk 170 juta warga (dengan dua dosis), maka pemerintah mencari akses sebanyak-banyaknya terhadap pasokan vaksin.
“Target kita akan melakukan program vaksinasi lebih kurang terhadap 170 juta orang Indonesia untuk memenuhi target herd immunity sesuai standar WHO. Dengan asumsi seorang dapat dua dosis, artinya kita butuh 340 juta dosis vaksin sehingga kita harus kerja sama dengan beberapa produsen vaksin karena tidak mungkin satu produsen bisa suplai kebutuhan Indonesia yang cukup besar. Mereka juga suplai ke negara lain yang membutuhkan,” katanya.
Bio Farma sendiri tengah melakukan kerja sama pengadaan vaksin dengan Sinovac, China, yang kini telah memasuki tahap uji klinis ketiga di Bandung, Jawa Barat.
“Vaksin tersebut akan selesai uji klinis pada Januari 2021. Jika berhasil, vaksin akan dimintakan izin penggunaan darurat dari BPOM sehingga program vaksinasi nasional bisa segera dimulai pada akhir Januari atau awal Februari 2021,” ungkapnya.
Selain dengan Sinovac, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, G42, CanSInoBIO, AstraZeneca, serta Novavax maupun lembaga internasional CEPI dan GAVI untuk produksi vaksin dalam negeri.(gw/fin)