JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sejumlah informasi yang beredar di masyarakat mengenai klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) adalah hoaks.
\"Ada beberapa hal isu pokok yang beredar di masyarakat, pertama banyak hoaks yang beredar tentang ketenagakerjaan,\" ujarnya dalam konferensi pers virtual terkait UU Omnibus Law Ciptaker, Rabu (7/10).
Pertama, ia menegaskan jika Om Ciptaker tidak menghapuskan ketentuan upah minimum. Menurutnya, upah minimum tetap diberikan dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
\"Saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan, tapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan salary (gaji) yang diterima tidak turun,\" ujarnya.
Kedua, ia juga memastikan jika Omnibus Law Ciptaker tetap mengatur mengenai pemberian pesangon. Bahkan, pemerintah memberikan manfaat baru bagi pekerja melalui UU Ciptaker, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
\"Jika terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling, serta diberikan akses pada pekerjaan baru,\" jelasnya.
Ketiga, UU Ciptaker tetap mengatur mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti termausk cuti haid, hamil, melahirkan dan menyusui, sebagaimana yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan. Pemberi kerja juga tetap wajib memberikan waktu ibadah kepada pekerja.
\"Sementara yang sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti e-commerce itu diatur sesuai dengan Pasal 77,\" imbuhnya.
Keempat, UU Ciptaker tetap memberikan perlindungan kepada pekerja alih daya atau outsourcing. Kelima, UU Ciptaker tetap mengatur masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA).
\"Untuk TKA tentu yang diatur mereka yang dibutuhkan untuk perawatan, maintenance, ataupun tenaga peneliti yang melakukan kerjasama ataupun mereka yang datang sebagai buyer,\" ujarnya. (yud)
Tonton video berikut ini: