2014, Bebas Anak Jalanan

JAKATA  - Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri menargetkan Indonesia bebas anak jalanan tahun depan. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan blusukan di kawasan Jati Bunder, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7). Ia menegaskan, dalam perkembangannya, sejak tahun 2011, penanganan \"bebas anak jalanan\" telah mencapai target sebesar 80 persen. Selain itu, banyak daerah yang menargetkan pada tahun ini dapat mencapai bebas anak jalanan. \"Untuk penanganan anak jalanan, seperti di Jawa Barat, mereka menargetkan pada tahun ini dapat bebas anak jalanan. Nanti kita akan evaluasi dan lakukan kerja sama,\" ungkapnya. Saat ini, menurutnya, sekitar separuh dari jumlah anak jalanan telah ditangani melalui kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia juga mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta dalam menurunkan anak jalanan. Jumlah anak jalanan di ibukota telah berhasil diturunkan dari 8 ribu menjadi 2 ribu anak. Sehingga tidak menutup peluang untuk tahun depan Indonesia dapat bebas anak jalanan. Ditanya soal kemungkinan bertambahnya anak jalanan, gelandang dan pengamen (Gepeng) usai mudik lebaran. Mensos secara tegas menyatakan, mereka akan langsung dipulangkan jika berasal dari luar daerah. Hal tersebut menurutnya, untuk mencegah adanya warga pendatang yang tidak memiiliki kesempatan bekerja secara layak menjadi gepeng. \"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta dalam menangani hal tersebut. Tidak punya KTP DKI, langsung kita pulangkan,\" ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga mengunjungi Yayasan Pendidikan Anak Teladan. Yang muridnya sebagian besar merupakan anak-anak jalanan. Dalam ruangan sempit ukuran 2x3 meter tersebut, sekitar 120 anak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada sore hari. Sebelumnya secara terpisah, Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) juga menyatakan keprihatinannya atas banyaknya anak jalanan yang masih sering ditemui. Ia juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk segera membantu para anak jalanan tersebut melalui program kota layak anak. \"Memang tidak mudah dan harus bertahap. Tapi harus disegerakan. Agar anak-anak bisa memperoleh hak dan perlindungan dari pemerintah,\" tandasnya. Dan, salah satu yang paling penting adalah anak-anak mendapat jatah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjamin pendidikan, perlindungan, kesehatan, bahkan jaminan sosial mereka. Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya akan selalu siap untuk membantu pemerintah daerah dalam menuju kota layak anak. (mia)