JAKARTA – Ekonomi Indonesia diperkirakan sudah resesi sejak kuartal III/2020. Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 pada 5 November nanti.
Ekonomi Indonesia kuartal III/2020 diprediksi minus 2,9 persen. Sebelumnya kuartal II/2020, ekonomi Indonesia juga minus 5,32 persen. Kontraksi dua kali berturut-turut ekonomi Indonesia suah masuk jurang resesi.
Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, resesi yang terjadi di Indonesia bisa berlangsung lama jika program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan lambat. “Namun tidak parah. Hanya saja resesi akan berlangsung lama di Indonesia,” kata Huda di Jakarta.
Lanjut Huda, konsep yang diusung pemerintah menggeliatkan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan produksi barang dan jasa di dalam negeri. “Konsep ini tentu akan membutuhkan tambahan tenaga kerja, ya tenaga kerja akan meningkat. Kemiskinan akan turun,” ucap dia.
Di sisi, kata Huda, resesi akan menyebabkan penurunan PDB Indonesia di mana akan terjadi penurunan produksi dalam negeri. Imbasnya, pengunaan tenaga kerja akan berkurang, pengangguran meninkat, dan jumlah kemiskinan bertambah.
Sementara itu, pemerintah mengakui bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi tahun ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan, Indonesia sudah masuk resesi sejak awal kuartal I/2020.
Hal ini karena ekonomi Indonesia sudah mengalami penurunan pada kuartal I/2020. Di mana biasanya PDB Indonesia berada di kisaran 5 persen, namun turun menjadi 2,97 persen. “Ini sudah jelas resesi, tetapi dalam menilai resesi ini penting untuk melakukan perbandingan yang fair,” kata Febrio.
Menurut dia, perlambatan aktivitas ekonomi menjadi tanda jelas terjadinya resesi. Tahun ini, dia memperkirakan ekonomi indonesia akan mengalami kontraksi dalam kisaran minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen. Proyeksi tersebut direvisi dari angka sebelumnya, yakni minus 1,1 persen – 0,2 persen.
Adapun sampai 2 September 2020, realisasi PEN mencapai Rp271,94 triliun. Angka tersebut sekitar 39,11 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun. (din/fin)