\"Kalau ini semua sudah terpenuhi termasuk kemasan, mungkin (garam rakyat) bisa masuk ke supermarket besar, ke pasar-pasar yang memang memiliki standar tertentu, termasuk pemerintah,\" sebut Uu.
Menurut Uu, Pemda Provinsi Jabar melalui dinas perindustrian sampai ke kabupaten/kota, BPOM, Bank Indonesia, APPSI dalam waktu dekat kembali duduk satu meja guna meningkatkan perlindungan pemberdayaan petani garam Jabar.
Jabar sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Dengan Perda ini, kesejahteraan petani garam lebih terjamin. Berbagai program pelatihan dilakukan, inovasi garam dikembangkan, termasuk ke pembayaran premi asuransi.
Perda ini dikuatkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi. Perda ini mengatur pembentukan badan umum logistik yang khusus menangani garam.
Nanti, garam petani akan masuk ke gudang bulog sebelum disebar ke pasar, sehingga harga relatif bisa dikendalikan. “Rencananya di tahun 2021 bulog garam akan dibangun di kawasan Purwakarta,” pungkasnya.
Kabupaten Cirebon memang menjadi setra garam Jabar. Pada 2016, Cirebon pernah menyandang predikat sebagai tambak garam terluas di Indonesia dengan 3.858 hektare dan produktivitas per hektarenya 130 ton.
Selain Cirebon, Indramayu juga menjadi andalan yang kala itu luasannya mencapai 2.741 hektare. Berada di antaranya Madura, Jawa Timur dengan luas 3.064 hektare. (mid)