Desak Audit Kenaikan SPP

KUNINGAN- Persoalan kenaikan SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) SMAN 2 Kuningan hingga hampir 100%, terus bergulir. Banyak komponen terang-terangan menyesalkan kenaikan tersebut. Salah satunya DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kuningan. “Siapa pun akan bilang, kenaikan SPP dari Rp215 ribu per bulan menjadi Rp425 ribu per bulan terlalu tinggi. Pak bupati sama pak kadisdikpora saja mengaku keberatan. Apalagi rakyat kecil,” tandas Ketua KNPI Kuningan, H Uus Yusuf SE, Rabu (24/7), kepada Radar. Ia prihatin kebijakan pemerintah pusat, provinsi hingga daerah yang tengah berupaya keras untuk meringankan bahkan menggratiskan biaya sekolah, tetapi tidak sinergis di tingkat sekolah. Pihak sekolah justru seolah berlomba kreatif dengan merancang berbagai program yang pembiayaannya terus dibebankan kepada siswa. “Dalihnya demi mutu. Yang sudah bermutu pun supaya lebih bermutu. Pertanyaannya, apakah sekolah bermutu itu harus dengan membuat orang tua siswa menderita dulu,” sindir Uus. SMAN 2 Kuningan misalnya. Sejak dulu SMAN 2 terkenal berkualitas. Sehingga akan menjadi sebuah kebanggaan jika masuk SMAN 2. Tanpa kecuali, baik kalangan miskin maupun kaya. Mereka semua punya hak. Saat itu, SMAN 2 belum ditunjang BOS. Namun memberlakukan biaya awal tahun senilai Rp4 juta. Saat ini, muncul kebijakan bahwa biaya awal tahun dihapuskan. Tetapi siswa dibantu program BOS (biaya operasional sekolah) dari pusat dan provinsi total Rp1,2 juta/siswa per tahun. Artinya, percuma ada kebijakan penghapusan biaya awal tahun kalau kenyataan hitungan biaya pendidikan SMAN sebenarnya tidak beda jauh dari tahun sebelumnya. “Selanjutnya SMAN 2 kan sudah berkualitas. Sarana prasarana sudah lengkap. Kok masih menaikan SPP sampai 100%. Bukankah kualitas siswa itu lebih ditentukan oleh kualitas guru. Bukan semata-mata uang kan. Apalagi ada BOS. Ingat, guru sekarang sudah digaji besar melalui sertifikasi. Tinggal tunjukan kualitas,” tandasnya. Jadi sungguh ironis jika setiap tahun biaya pendidikan yang sesuai perundang-undangan merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi faktanya terus menjadi tanggung jawab berat masyarakat. Kejadian ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan alokasi pembiayaan SMAN 2 Kuningan. “Untuk pastinya, keuangan SMAN 2 harus diaudit serius. Inspektorat tidak boleh diam. Demi keadilan buat masyarakat, keuangan SMAN 2 harus diaudit,” kata Caleg Dapil I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (tat)