JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) gerah dengan tudingan bermain di proyek perbaikan jalan. Untuk mencegah jalan kembali rusak setelah dibenahi kontraktor, PU mulai memberlakukan sistem kontrak berdasar kinerja. Sistem yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diyakini membuat kontraktor tidak lagi bisa mengurangi kualitas proyek untuk menekan biaya. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Pemetaan Kementerian PU Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, kontraktor saat ini dibayar sesuai dengan nilai tender. Bila hasil pekerjaannya rusak selama masa pemeliharaan, kontraktor wajib melakukan perbaikan. Dengan sistem baru, kontraktor hanya akan dibayar sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. ”Jika pekerjaannya baik, akan kita bayar (penuh sesuai dengan kontrak, red). Jika buruk, akan kita sanksi,” ujar Danis ketika dihubungi kemarin (27/7). Sanksi yang diterapkan juga tak main-main. Kementerian PU berhak menerapkan denda bagi kontraktor yang pekerjaannya tak memenuhi kualitas yang sudah ditetapkan. Bahkan, bila jalan atau jembatan yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, PU berhak menolak membayar biayanya. ”Sistem itu mencegah kontraktor membuat jalan yang kualitasnya buruk seperti gampang berlubang, retak, atau terkelupas,” terang Danis. Sanksi tak hanya diterapkan ketika pekerjaan selesai dikerjakan. PU biasanya membayar kontraktor berdasar termin atau jangka waktu tertentu. Sanksi pengurangan nilai kontrak dapat saja diterapkan ketika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat atau kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. ”Nanti kita lihat secara berkala. Misalnya, tiap 100 meter adakah jalan yang cacat, akan kita catat,” tambahnya. Sistem itu, diakui Menteri PU Djoko Kirmanto, merupakan usul KPK. Dengan sistem tersebut, menteri asal Boyolali itu optimistis korupsi dalam pembangunan infrastruktur akan dapat dikurangi. ”KPK mempelajari hal ini sejak 2008,” terang Djoko. Sistem berbasis kontrak kinerja sudah mulai diterapkan dalam proyek pembangunan jalan Demak–Trengguli di Jawa Tengah serta proyek jalan Pamanukan–Ciasem di Subang, Jawa Barat. (dod/c10/noe)
Jalan Kembali Rusak, Bayaran Kontraktor akan Dipangkas
Minggu 28-07-2013,12:11 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 05-09-2024,18:00 WIB
Festival Astra 2024 Sukses Beri Inspirasi Berkelanjutan
Kamis 05-09-2024,11:00 WIB
Jambret Asal Balongan Diringkus Polsek Lelea Indramayu, Pelaku Asal Juntinyuat Masih Buron
Kamis 05-09-2024,09:30 WIB
Sambut Misa Bersama Paus Fransiskus, Ratusan Jemaat Gereja Santo Yusuf Cirebon Berangkat ke GBK
Kamis 05-09-2024,12:30 WIB
Turnamen Sepak Bola Api di Kuningan Seru dan Menantang, Digelar Oleh GP Ansor
Kamis 05-09-2024,13:30 WIB
Kasus Korupsi Pasar Cigasong Majalengka, Berkas Perkasa Sudah Dilimpahkan ke PN Bandung
Terkini
Jumat 06-09-2024,06:00 WIB
Pertarungan Dua Buaya dalam Merebutkan Wilayah, Menjadi Perbincangan di Australia, Kok Bisa?
Jumat 06-09-2024,05:00 WIB
Murka! Kim Jong Un Eksekusi Mati 30 Pejabat Gegara Gagal Tangani Banjir
Jumat 06-09-2024,04:00 WIB
Ada 5 Hewan Purba yang Akan Dihidupkan Kembali Oleh Para Ilmuwan
Jumat 06-09-2024,03:09 WIB
Timnas Indonesia Berhasil Tahan Imbang Arab Saudi 1-1, Paes Lakukan Penyelamatan Gemilang
Jumat 06-09-2024,02:00 WIB