\"Nanti tinggal dipilih, mana TTG yang sesuai dengan kondisi petani garam di Cirebon. Tinggal suport dari pemprov-nya yang harus didorong untuk mendampingi petani garam dalam penerapan TTG-nya,\" kata Bambang.
Dia mengaku banyak menerima keluhan dari para petani garam. Di antaranya kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana serta teknologi. \"Keluhan-keluhan yang kami dapatkan sangat banyak. Mulai dari infrastruktur, sarana dan prasaranayang harus ditunjang, termasuk juga sentuhan teknologi. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh para petani garam,\" ujar Bambang.
Lebih jauh Bambang menyebut, perlu adanya regulasi dari pemerintah dan lebih fokus lagi mendorong program-program. Terutama kebijakan berbasis kawasan. Sehingga akan memelihara dan juga akan menjaga kawasan ekonomi petani garam.
Dengan demikian, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat berharap agar para petani garam bisa berkompetisi dengan yang lainnya dan bisa meningkatkan kualitas garamnya.
\"Harapannya, kita bekerja sama, gotong royong antara masyarakat dengan pemerintah. Terutama Provinsi Jawa Barat agar membuat skema yang akan dituangkan dalam kebijakan yang mengarah kepada peningkatan harkat martabat para petani garam,\" pungkas Bambang. (dri/adv)