ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir Sri Budiharjo Hermawan mempertanyakan masih adanya pungutan iuran atau SPP di sejumlah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan di Cirebon. Padahal saat ini seluruh biaya-biaya tersebut sudah dihilangkan dan tidak diperkenankan memungut dari peserta didik.
Politisi Partai Demokrat ini menerima informasi dari sejumlah orang tua yang melaporkan masih menemui praktik pungutan tersebut di sejumlah sekolah di Cirebon. \"Laporan ini akan kita tindaklanjuti. Akan kita kroscek ke disdik agar informasi yang kita terima utuh. Pungutan di sekolah, baik iuran atau SPP sudah tidak boleh dilakukan. Itu kan sudah ditanggung pemprov,\" ujarnya.
Pria yang akrab disapa SBH tersebut menyayangkan program yang dicetuskan pemprov untuk meringankan beban masyarakat dengan meniadakan biaya ditingkat sekolah menengah atas tidak teraplikasikan dengan baik.
TERJUN KE LAPANGAN: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir Sri Budiharjo Hermawan kerap melakukankunjungan ke lapangan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
\"Pemprov sudah membuat program dengan baik. Ini harusnya bisa dijalankan dengan baik. Sayang kalau tidak dijalankan. Padahal kita di DPRD sangat mendukung program untuk menggratiskan biaya sekolah apalagi saat ini ditengah kondisi pandemi,\" imbuhnya.
DPRD sambung Budi terus mendorong pemprov untuk tidak hanya menggratiskan biaya SPP bagi SMA atau SMK negeri saja, melainkan sekolah-sekolah swasta pun harus bisa digratiskan untuk memenuhi azas keadilan dan pemerataan pendidikan.
\"Kami mendorong agar yang gratis ini tidak hanya sekolah negeri, tapi untuk sekolah swasta juga harus gratis,\" ungkapnya.
Salah satu yang didorong agar bisa segera terealisasi adalah sekolah gratis untuk swasta. Hal tersebut untuk mengimbangi kebijakan yang dibuat Pemprov Jabar terkait digratiskannya biaya SPP untuk SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat.
“Kita ingin tidak ada perbedaan. Kalau negeri gratis ya swasta juga harus gratis. Persoalannya, masyarakat yang sekolah di swasta itu banyak juga dari kalangan yang tidak mampu. Di swasta bukan berarti karena lebih mapan secara ekonomi, ini yang kita dorong agar nanti bisa segera direalisasikan,” katanya.
Pria yang juga anggota Banggar DPRD Jabar itu akan berusaha sekuat tenaga bersama rekan-rekan DPRD lainnya, dan berupaya agar pendidikan di swasta ataupun negeri, bisa sama dan setara, baik dari kualitas maupun pembiayaan.
“Kebetulan saya di banggar. Persoalan pembiayaan sekolah swasta ini penting dan harus diperjuangkan. Selain itu, saya juga mengawal alokasi bantuan keuangan untuk Kota dan Kabupaten Cirebon, termasuk Indramayu dari provinsi,” pungkasnya. (dri)