PEMBERLAKUAN kebijakan Perintah Kontrol Gerakan (PKP) terbaru di Malaysia diperkirakan telah membuat negara tersebut kehilangan RM600 juta atau Rp2 triliun per hari.
Namun, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan kebijakan PKP pada 2020 yang mengakibatkan kerugian RM2,4 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun setiap hari pada Maret hingga Mei 2020.
“PKP ini tidak seperti yang dilakukan pada Maret tahun lalu karena lima sektor penting masih terbuka. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM) seperti warung dan toko masih bisa beroperasi,” ucap Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz, dikutip AA berita RMOLjabar, Rabu (20/1).
Ia menjelaskan, lima sektor penting yang ditetapkan dalam Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (Permai) adalah manufaktur, konstruksi, jasa, perdagangan dan distribusi, serta perkebunan dan komoditas.
“Durasi PKP 2.0 tergantung kendali penularan case Covid-19,” ujar dia.
Tengku Zafrul mengatakan Permai merupakan perbaikan atas inisiatif yang diumumkan pada APBN 2021. Selain itu, Permai juga dirancang khusus untuk bisnis yang tidak bisa berjalan seperti biasa.
“Untuk saat ini kami mempertahankan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kami. Ini juga yang menjadi salah satu alasan Permai diterapkan,” ujar dia.
Dia mengatakan PDB Malaysia mencatat kontraksi sebesar 2,7 persen pada kuartal ketiga tahun 2020, yang termasuk yang terbaik di ASEAN dibandingkan dengan Singapura (-7%), Indonesia (-3,5%) dan Filipina (-11,5%).
Menurut dia, meski pemerintah telah mengalokasikan RM15 miliar dengan tambahan suntikan fiskal RM6,6 miliar melalui Permai, proyeksi defisit fiskalnya tidak berubah dari 5,4%.
“Masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah telah melakukan yang terbaik dan secara teratur melakukan musyawarah dengan kementerian, kesehatan mengenai aspek ekonomi untuk memastikan upaya tersebut seimbang,” kata dia. (*)