JAKARTA - Isu \'kudeta\' Partai Demokrat saat ini menjadi perbincangan publik. Isu kudeta itu diungkapkan Ketum Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin (1/2).
AHY mengungkapkan bahwa ada upaya pengambilan partainya lewat Kongres Luar Biasa (KLB) oleh sejumlah mantan kader Demokrat dan orang-orang di lingkaran Istana.
Menanggapi itu, Politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi mengatakan, upaya ambil alih Partai lewat KLB itu legal. Sebab, KLB itu sendiri dilakukan oleh orang-orang dari dalam Partai itu sendiri.
“Gue ajarin lu ya Agus Yudhoyono, pertama, KLB itu legal dalam Partai, dan yang ikut KLB itu ya anggota partai tsb, gak bisa org luar. Kedua, penentu suara itu anggota Partai elu. Kalau mereka gak milih elu, itu bukan kudeta namanya, tapi elu kalah. Lu sebenarnya ngerti gak sih?,” cuit Teddy Gusnaidi, Selasa (2/2).
Teddy Gusnaidi bilang seharusnya AHY sebagai Ketua Umum memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/RT) Patainya.
“Makanya elu baca dan pahami AD/ART, disitu ada tugas dan kewajiban elu sebagai ketua umum, jika elu gak jalankan tugas dan kewajiban elu, maka para pemilik suara di Partai berhak untuk mengadakan KLB untuk menggantikan elu. Masak hal mendasar begini elu gak paham?” tegas Tedy Gusnaidi.
Sebelumnya, AHY blak-blakan mengungkap ada gerakan merebut paksa partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Jokowi.
Dia mengatakan, pejabat Istana berupaya menghubungi sejumlah kader Partai Demokrat untuk diajak melakukan ‘kudeta’.
“Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat,” kata AHY lewat konferensi Pers Senin 1/2) kemarin.
AHY mengatakan, ajakan kudeta itu, dilakukan melalui telepon hinga ada pertemuan langsung. Kepetingan ‘kudeta’ itu guna memuluskan jalan untuk kepentingan di 2024.
“Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” paparnya.
Dalam konferensi Pers, AHY tidak secara gamblang menyebut siapa orang Istana yang terlibat dalam upaya ‘kudeta’ itu.
Namun Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief secara terang menyebutkan bahwa pejabat pemerintah itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” tegas Andi Arief di twitternya, Senin (1/2).
Andi Arief mengungkapkan mengapa sehingga AHY menulis surat kepada Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut, karena upaya kudeta itu mendapat restu dari Jokowi sendiri.