CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong tiga program strategis Dishub Kota Cirebon pada 2021. Yakni pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT), pengelolaan parkir, dan penerangan jalan umum (PJU).
Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan program kerja 2021 Dishub Kota Cirebon di aula kantor Dishub Kota Cirebon, Senin (8/2).
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya menilai, beroperasinya BRT menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan pelayanan transportasi di Kota Cirebon.
“Kita tinggal menunggu kesiapan PD Pembangunan. Kalau untuk anggarannya sudah dianggarkan dalam APBD 2021. Kita mendorong agar BRT bisa dioperasikan tahun ini,” katanya.
Imam menyebutkan, anggaran untuk operasional BRT mencapai Rp500 juta.
\"Anggaran tersebut disalurkan ke PD Pembangunan sebagai anggaran kesiapan atau awal beroperasinya BRT. Tinggal bagaimana nanti teknisnya, seperti rute, terminal, trayek dan lainnya,” sebutnya.
Selain menyinggung soal kesiapan beroperasinya BRT, Komisi I DPRD Kota Cirebon juga membahas upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Saat ini, Dishub Kota Cirebon mengaku kesulitan untuk memenuhi target PAD retribusi parkir.
“Ini memang kompleks. Perda Nomor 11/2019 tentang Penyelangaraan Perpakiran sudah disahkan, tapi perubahan perda tentang retribusi jasa umum dan usahanya masih proses fasilitasi. Hal Ini yang menjadi keluhan Dishub. Imbasnya target retribusinya (parkir) tak tercapai,” jelas Imam.
Imam juga mengaku sering menerima laporan dari masyarakat tentang minimnya PJU di beberapa lokasi.
\"Kami meminta agar Dishub Kota Cirebon merealisasikan pemasangan PJU yang belum terpasang, termasuk perbaikan sejumlah PJU yang rusak,\" pungkasnya.
Sementara itu, Kepada Dishub Kota Cirebon, Andi Armawan mengatakan, telah berkoordinasi dengan PD Pembangunan terkait pengoperasian BRT. Andi menjamin 10 unit BRT bisa beroperasi tahun ini.
“BRT ini upaya untuk peningkatan angkutan kota. Hasil rapat terakhir, BRT akan dikelola langsung PD Pembangunan. Nantinya akan menggandeng pihak swasta dan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Targetnya (beroperasi) Maret atau April,” katanya.
Andi menuturkan, rencananya trayek BRT masuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Dishub mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Untuk di dalam kota, nanti trayeknya melintasi destinasi wisata dan rumah sakit. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Cirebon itu nantinya melintasi kawasan Brimob (Jalan Sultan Ageng Tirtaya) menuju arah Kedawung, dilanjut menuju lampu merah Trusmi dan putar balik mengarah Jalan Pilang Raya,” tutur mantan Kasatpol PP Kota Cirebon ini
Tentang target PAD dari sektor retribusi parkir, selama dua tahun belakangan, Dishub Kota Cirebon tak bisa mencapai target.