\"Bengkok yang menjadi hak setiap perangkat desa, langsung kita lelangkan bersama dan hasilnya masuk ke dalam kas desa,\" katanya.
Hal ini dilakukan demi memperlancar jalannya roda pemerintahan dan memperkecil konflik agraria dalam persoalan sewa menyewa bengkok.
\"Kita tahu bersama, setiap desa pasti punya persoalan bengkok antara perangkat desa yang lama dan baru. Bahkan, sampai berlarut-larut. Efeknya, pembangunan menjadi terhambat dan masyarakat yang dirugikan,\" tambahnya.
Dengan skema tersebut, ditambah dengan dasar hukum yang kuat. Maka, lanjut dia, proses jalannya pemerintahan berjalan dengan lancar. Pasalnya, para perangkat desa dan staf bekerja dengan nyaman, sehingga fokus terhadap tugas dan kewenangan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
\"Mereka tidak bingung akan hak-hak mereka karena sudah dijamin. Dan, pendapatan buat desa pun ada,\" lanjutnya.
Kemudian, untuk menggali potensi pendapatan desa, Rusmini memanfaatkan BUMDes sebagai ladang untuk mengais pundi-pundi pendapatan. Saat ini unit usaha BUMDes ada Samades atau Samsat Desa, yakni sebuah loket pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian, jual beli gabah petani, pupuk dan wedding organizer. \"Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar,\" terangnya.
Selain itu, berkat kepemimpinan Rusmini, Desa Panongan sempat beberapa kali menyabet prestasi. Diantaranya, memang lomba desa tingkat Kabupaten Cirebon dan mewakili Kabupaten Cirebon di tingkat provinsi Jawa Barat pada 2014. Kemudian, memang dalam Lomba siskamling tingkat Polda Jabar pada tahun 2015.
\"Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, desa kami sudah menyabet berbagai prestasi,\" bebernya.