Kawasan Perbatasan Masih Minim Pembangunan

JAKARTA - Pembangunan kawasan perbatasan luar Indonesia diakui Kementerian PU masih berjalan lambat. Hal itu tampak dari masih minimnya capaian target pembangunan di kawasan perbatasan. Sejumlah kendala mendasar masih terjadi dalam proses pembangunan infrastruktur di kawasan terluar itu. Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Ruchyat Deni Djakapermana dalam diskusi di Kementerian PU kemarin. pihaknya memperkirakan hingga saat ini progres pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan baru mencapai angka 20-30 persen dari master plan yang telah disusun. Pembangunan yang dimaksud ada pada bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, maupun Cipta Karya. Bahkan, pada bidang Bina Marga capaiannya masih minim. \"Untuk matra (jalur) darat kami perkirakan baru mencapai belasan persen,\" terangnya. Ruchyat menjelaskan, saat ini fokus pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan adalah konektivitas 111 kecamatan di 38 kabupaten di 12 Provinsi. Program pembangunan infrastruktur akan berlanjut di periode kedua tahun 2015-2019 yang mencakup 187 Lokasi Prioritas di 64 Kabupaten. Periode ketiha tahun 2020-2025 akan mencakup jumlah loaksi prioritas yang sama dengan periode sebelumnya. Dari segi penganggaran empat dari 12 provinsi mendapatkan perhatian lebih karena berbatasan darat dengan negara tetangga. Yakni, Kalimantan Barat, Timur, Papua, dan NTT. Tahun ini, keempat provinsi itu mendapatkan anggaran infrastruktur perbatasan cukup besar dari total Rp 5,658 triliun. Sebagai gambaran, saat ini Kemen PU sedang getol mengebut pembangunan jalan nasional di perbatasan utara Kalimantan dan timur Papua. (byu)