JAKARTA –DPR RI menyoroti kebijakan impor pangan. Karena kebijakan impor pangan sudah dinilai tidak terkendali.
Di mana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan memaparkan, sebut saja selama 2020 lalu, kata Johan, dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor sebanyak 136.000 ton.
Semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi Kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas).
“Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai praktek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi dari lintas komisi di DPR agar lahir kebijakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan impor pangan yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional,” papar Johan, Rabu (17/3).
Politisi PKS ini berharap DPR memperkuat pengawasan impor pangan dan bersikap tegas menolak semua rencana impor pangan yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional, pansus DPR juga bisa berperan dalam memperbaiki tata Kelola perdagangan pangan yang berpihak pada kepentingan petani lokal.
“Hal ini sangat penting dilakukan karena selama ini kebijakan kuota impor pangan telah merugikan petani dan negara kita,” ujar Johan.
Ia menyebut, kebijakan impor pangan telah membentuk masalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Di mana kondisi petani lokal semakin sengsara dan angka pengangguran serta kemiskinan yang terus meningkat.
Kebijakan impor pangan ini sebenarnya dilakukan untuk kepentingan apa dan untuk siapa. Seharusnya kebutuhan pangan nasional bisa dipenuhi dengan cara melakukan swasembada pangan dengan memberdayakan petani lokal kita,” tutur Johan.
Johan melihat perlunya formulasi kebijakan untuk menghentikan ketergantungan impor pangan dengan cara terus menggenjot laju produksi pangan dalam negeri agar menguntungkan petani dan seluruh rakyat Indonesia.
“Sebab jika kita terus melakukan impor pangan, yang diuntungkan hanya para importir dan pihak-pihak tertentu saja,” tandasnya. (khf/fin)