Porsi Anggaran Proporsional

Wabup Minta SKPD Susun Skala Prioritas MAJALENGKA – Wakil Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd menguatkan pendapat Ketua DPRD H Surahman SPd bahwa persentase alokasi anggaran 70 berbanding 30 persen layak dan proporsional. Meski tidak sebanding secara angka, namun bila melihat berbagai kebutuhan belanja pegawai, terutama gaji, angka 70 persen cukup proporsional. “Saya menilai porsi anggaran yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar 30 persen untuk belanja langsung dan 70 persen tidak langsung sudah cukup. Terlebih angka 30 persen itu cenderung naik bila dibandingkan tahun lalu,” ujar Wabup Karna. Menurut Karna, sebenarnya yang perlu dikaji dari kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) sebelum berbicara porsi anggaran belanja langsung dan tidak lngsung adalah mengkaji materi, isi, dan program yang ada. Dari sini akan ditemukan apakah anggaran tersebut realistis atau mengada-ada. Bila melihat kebutuhan, sambungnya, secara umum anggaran untuk publik memang cenderung lebih kecil. Kondisi ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, akibat minimnya dana fiskal yang diberikan pusat kepada daerah, termasuk Majalengka yang nilainya nol. Tingginya belanja pegawai, kata wabup, disebabkan tingginya rekrutmen dan pelayanan PNS, sementara celah fiskal untuk tahun 2011 ini tidak ada. Sebagai bentuk antisipasi, upaya yang akan dilakukan di antaranya melakukan klasifikasi prioritas angaran berbagai kegiatan SKPD yang memungkinkan untuk dihapus. Bila ditemukan angaran atau program yang kurang pas akan disesuaikan, maka bisa ditangguhkan. “Perlu diketahui bahwa di setiap SKPD terdapat dua program, yakni inti yaitu yang harus ada seperti gaji pegawai dan belanja ATK, serta program tambahan seperti kebutuhan pembelian komputer. Nah, celah-celah untuk meningkatkan nilai belanja langsung tersebut akan diupayakan dari program-program tambahan dengan cara penangguhan sejumlah pengadaan barang dan jasa di SKPD yang sifatnya tidak urgen,” ungkap dia. Karena alas an itulah, Wabup Karna berharap seluruh SKPD mampu menyusun anggran 2011 berdasarkan skala prioritas. Sehingga argumen bahwa porsi anggaran tidak proporsional terbantahkan. (pai)