STATUS darurat bencana nasional di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum akan ditetapkan oleh pemerintah. Alasannya, pemerintahan daerah belum lumpuh. Artinya kegiatan pemerintahan masih bisa berjalan.
“Status darurat bencana nasional dapat diterapkan manakala pemerintahan di daerah lumpuh. Dengan begitu, pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab. Nah, sejauh ini seluruh kegiatan pemerintahan masih terus berjalan. Provinsi, kabupaten/kota masih berjalan. Nggak ada satupun yang lumpuh. pemerintah daerah masih mampu menangani kegiatan penanganan bencana,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo saat konferensi pers secara virtual, Senin (5/4).
Dengan kondisi tersebut, pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional. Status darurat bencana cukup ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, lanjut Doni, pemerintah pusat tetap membantu penanganan bencana di NTT.
“Pemerintah Pusat, BNPB, Kemensos, Kemenkes, Basarnas, TNI Polri dan kementerian, lembaga dan lainnya optimal memberikan dukungan kepada daerah,” papar mantan Danjen Kopassus ini.
Dalam kesempatan itu, Doni mengingatkan kepada seluruh daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di pengungsian, salah satunya dengan memisahkan kelompok rentan dan pemuda.
Hal tersebut, kata Doni diterapkan saat penanganan pengungsian pascagempa Sulawesi Barat beberapa waktu lalu.
Doni berbagi pengalaman saat penanganan pengungsian pascagempa Sulbar, adanya pemisahan kelompok rentan, seperti lanjut usia, wanita hamil, balita dan anak-anak dari kelompok pemuda. Ia berharap konsep ini dijalankan untuk penanganan warga yang mengungsi di wilayah NTT.
“Kami berusaha untuk mengurangi warga yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian,” ujar Doni.
Dijelaskannya, BNPB menggunakan skema dana tunggu hunian sehingga warga dapat melakukan sewa rumah dan tidak harus tinggal di pengungsian.
Di samping itu, BNPB bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan alat skrining berupa rapid tes antigen. “Mereka yang membantu warga terdampak harus dites terlebih dahulu sehingga tidak membawa virus Covid-19 dari luar,” ujarnya.
Doni juga mengingatkan kepada koordinator di setiap pos pengungsian untuk mensosialisasikan pemahaman mengenai Covid-19, seperti gejala yang terjadi. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi warga untuk dapat mengidentifikasi kondisinya sejak dini.
Doni meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam penanganan Covid-19, khususnya di tengah bencana alam yang terjadi di NTT.
“Besar harapan kami kerja sama yang telah dilaksanakan sebelumnya di beberapa daerah bencana bisa memberikan pengalaman yang lebih baik,” lanjutnya. (rh/fin)