PEMEKARAN Wilayah Cirebon Timur (WTC) nampaknya sulit terwujud. Tindaklanjutnya seperti setengah hati. Bisa juga jalan di tempat.
Dukungan legislatif dan eksekutif hanya sebatas dukungan. Tidak ikut terlibat di dalamnya. Mengusulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Apalagi tidak ada dokumen yang masuk ke legislatif. Padahal gerakan pemekaran WTC itu digaungkan sejak lama.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi MSi mengatakan sejauh ini tidak ada data atau dokumen yang masuk ke DPRD untuk mendorong pemekaran WTC.
Kalau pun ada, ia menolak pemekaran WTC dan tidak akan merekomendasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cirebon Timur.
Alasannya, luas Kabupaten Cirebon sangat kecil. Dan hanya setengah dari luas Kabupaten Indramayu.
“Kalau pemekaran WTC itu terlalu jauh. Saya lebih cenderung setuju pembentukan Provinsi Cirebon. Lepas dari Provinsi Jawa Barat,” kata Luthfi, kemarin.
Menurutnya, perbandingan luas daerah itu sangat berpengaruh dalam pemekaran. Indramayu misalnya, luas wilayah mencapai 2.040 km2. Kemudian, Kabupaten Bogor, 2.986 km2, dan Kabupaten Sukabumi, 4.162 km2. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Cirebon hanya 998 km2
“Jadi wajar ketika Indramayu dan Bogor disetujui untuk dimekarkan. Lah kalau Kabupaten Cirebon dimekarkan, maka sisa luas wilayahnya hanya 500 km2. Artinya, menjadi kecil skalanya perputaran ekonominya untuk sebuah wilayah kabupaten,” terangnya.
Ia menjelaskan, yang penting untuk didorong saat ini adalah pembentukan Provinsi Cirebon untuk wilayah Ciayumajakuning. Kenapa demikian?
“Karena kita sudah punya banyak fasilitas yang mendukung pembentukan Provinsi Cirebon. Misalnya kita sudah sudah ada Bandara Kertajati. Dan akses jalan tol pun sangat mendukung,” terang Luthfi.
Alasan lain mendorong Provinsi Cirebon dibandingkan pemekaran WTC, lanjut politikus PKB itu, karena saat ini afirmasi pembangunan wilayah Ciayumajakuning sangat lemah dari Provinsi Jawa Barat.
Hanya di anggap sebagai beranda belakangnya Jawa Barat.
Contohnya, Pemprov Jabar sudah 11 tahun membangun Stadion Watubelah masih belum selesai juga. Kemudian, komitmen membantu penyelesaian pembangunan Pasar Pasalaran Plered, yang sudah 5 tahun masih belum selesai juga.
“Oleh karena itu, lebih menarik untuk mendorong pembentukan Provinsi Cirebon. Agar pembangunan wilayah Ciayumajakuning dapat di akselerasi lebih cepat dan bisa lebih produktif lagi,” tandas Luthfi. (sam)