Radar Cirebon Group punya pengelaman menarik. Kampanye kebersihan selalu gagal. Ternyata mulanya mengurusi sampah itu dianggap karyawan hanya kerja sosial. Membenani dan hanya menambah pekerjaan. Toh sudah ada petugasnya.
Setelah strategi berubah, baru ada semangat. Caranya sederhana. Dibuatlah semacam satgas sampah. Ada penanggungjawabnya. Semua karyawan menjadi pengepul sampah. Diiming-imingi rupiah. Semua sampah yang dikumpulkan, dibeli satgas tersebut. Walau masih terbatas sampah kertas dan botol air mineral. Tapi sudah cukup lumayan. Bahkan ada yang membawa kertas dan botol air mineral dari rumah dijual ke satgas kantor.
Hasilnya sangat membantu kantor. Dari hasil selisih jual beli sampah tersebut, bisa menggaji desk umum. Dari kepala bagian umum hingga satpam digaji bulanan cukup dari sampah. Karyawan juga mendapat manfaat tambahan karena langsung atau tabungan rupiah dari menjadi pengepul.
Dari pengalaman sederhana ini, sebenarnya bisa juga diterapkan di masyarakat. Yang penting serius dan mau bekerja keras. Di perkantoran, sekolah, rumah ibadah, hingga ke kompleks-kompleks pemukiman. Mungkin programnya sederhana saja. Sampah habis di kantor. Sampah habis di RW, bila perlu sampah habis di RT. Satpam, tukang bersih-bersih kantor atau kompleks bisa digaji dengan hanya memilah sampah. Asal dikelola dengan baik.
Jika Kota Cirebon ada program sampah habis di RT atau RW, saya kira sudah sangat membantu pemkot. Begitu juga kabupaten-kabupaten di Wilayah III bisa menjadikan sampah habis di desa, pasti persoalan sampah sedikit demi sedikit terurai. Pemerintah pun berhasil mengajak partisipasi masyarakat. Jadi sampah bukan hanya urusan dinas lingkungan hidup.
Hanya caranya bagaimana? Saya kira banyak yang sudah tahu caranya. Banyak model yang bisa kita tiru. Ada bank sampah, ada sedekah sampah, atau ada cara lain. Yang terpenting itu adalah keseriusan kita mengelola sampah. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kalau di Kota Cirebon sebaiknya sampai di RT, setidaknya RW. Jika di kabupaten-kabupeten, bisa di tingkat desa.
Yang paling penting siapa inisiatornya. Pemerintah harus turun tangan. Setidaknya membentuk semacam satgas. Tugas pertama membantu dan menginisiasi berdirinya lembaga-lembaga “usaha” sampah. Diberi rangsangan, baik masyarakat atau pengelolanya. Diberi hadiah atau apapun yang berhasil. Atau, jika sepakat sampah adalah persoalan serius, pemerintah juga bisa membuat langkah tegas. Setengah memaksa, bila perlu. Saya yakin akan berhasil. (*)