Konflik Keraton Ancam Pariwisata Solo

SOLO - Kerusuhan karena pertikaian dua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta memaksa polisi turun tangan. Polresta Solo, Jawa Tengah, mengembangkan laporan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kemelut keraton. Polisi juga menyita mobil jip yang digunakan mendobrak pintu Sasana Putra Senin malam (26/8). \"Mobil yang digunakan untuk mendobrak pintu sudah kami sita. Pemeriksaan saksi masih kita lakukan, termasuk Begug Purnomosidi yang diketahui pemilik mobil itu. Dia sudah kita panggil untuk menjalani pemeriksaan,\" terang Kasatreskrim Polresta Solo Kompol Rudi Hartono kemarin. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Rudi menjelaskan, pemeriksaan sejumlah saksi masih berjalan. Baik dari kubu dewan adat yang dipimpin GKR Wandansari (Gusti Moeng) maupun kubu dwitunggal Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi-Tedjowulan. Pemeriksaan dilakukan terkait dengan kericuhan di pintu Sasana Putra pada Senin malam. Saat itu terjadi pendobrakan paksa oleh warga. Radar Solo (Radar Cirebon Group) melaporkan, kondisi di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta berangsur kondusif. Objek pariwisata museum dibuka. Meski begitu, polisi masih berjaga di halaman keraton. Kapolresta Solo Kombespol Asjima’in mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengacara dari dua kubu. \"Nanti hasil pemeriksaan kita gelar untuk menentukan unsur-unsur terkait adanya dugaan pelanggaran hukum,\" tandas Asjima’in. Sementara itu, dua kubu yang bertikai masih ngotot dengan pendapat masing-masing. Salah seorang kerabat keraton, GPH Madukusumo, mempertanyakan pernyataan KPH Eddy Wirabumi, ketua eksekutif Lembaga Hukum Keraton Kasunanan Surakarta. \"Dia katanya melakukan rapat internal dengan para kerabat dan sentana dalem, tapi itu kerabat dan sentana yang mana? Karena saat ini ada dua kubu, yaitu kubu Moertiyah dan kubu Sinuhun Hangabehi. Kalau memang akan mengadakan rapat, seharusnya semuanya dipanggil,\" ungkap Gusti Madu \"sapaan GPH Madukusumo\" kemarin. Gusti Madu mengatakan, acara halalbihalal dan pengukuhan pengageng/kabinet baru yang akan digelar Sinuhun PB XIII Hangabehi, namun digagalkan kubu lembaga dewan adat, sebenarnya untuk mengakomodasi adik-adiknya. Mereka akan mendapatkan porsi masing-masing. Bentuknya semacam penyegaran pengageng yang belum pernah dilakukan sejak sembilan tahun lalu. Dia menegaskan, bahwa dewan adat tidak punya wewenang untuk mengambil tugas dan wewenang Sinuhun. \"Dewan adat itu sebenarnya tidak ada di dalam keraton. Itu hanya bentukan salah satu pengageng keraton. Kalau mereka ingin mengambil alih wewenang Sinuhun, berarti itu ilegal,\" tegasnya. Gusti Madu mengatakan, sesuai dengan Keppres 23 Tahun 1988, pemimpin keraton adalah Sinuhun atau Paku Buwono. Konflik berkepanjangan di Keraton Solo mengusik pelaku pariwisata di kota tersebut. Keraton dinilai tidak layak lagi menjadi primadona destinasi pariwisata di Solo. Kericuhan yang berujung dengan kekerasan dan adu fisik memperbesar risiko keamanan bagi wisatawan. \"Kami tak akan bicara konfliknya. Namun, keributan yang muncul sudah berulang-ulang, timbul tenggelam. Kalau jaminan keselamatan di sana tidak pasti, keraton jadi tak layak lagi untuk dikunjungi wisatawan,\" tutur Suharto, ketua Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies (Asita) Solo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo Widdi Srihanto mengatakan, Pemkot Solo tetap memberikan atensi bagi keraton sebagai destinasi wisata. Termasuk terus proaktif memperjuangkan dana hibah untuk keberlangsungan seni dan budaya di keraton. \"Bagaimanapun, kami punya mimpi keraton bisa menjadi tempat tujuan wisata yang nyaman,\" ucap Widdi. Kalaupun masih terjadi kemelut konflik yang berpengaruh terhadap risiko keamanan pariwisata, dia menyatakan, Solo tetap memiliki destinasi lain yang patut diangkat dan dikunjungi. Misalnya, Istana Pura Mangkunegaran. (adi/edy/ria/mas/jpnn/c10/ca)